Klasifikasi dan Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB Berlaku Mulai 1 Januari 2011

Rabu, 6 Oktober 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah akan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi  dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)   Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 Januari 2011.

Pada saat yang sama pemerintah  akan mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 523/KMK.04/1998  tentang Penentuan   Klasifikasi  dan Besarnya   NJOP  sebagai Dasar  Pengenaan PBB. Namun   penetapan besarnya PBB  terutang untuk tahun pajak  2010 dan tahun-tahun pajak sebelumnya  tetap menggunakan klasifikasi  dan besarnya NJOP  sebagaimana diatur dalam KMK itu.

Pencabutan  tersebut   didasari pertimbangan bahwa KMK itu sudah   tidak memadai  untuk digunakan  sebagai dasar pengenaan  PBB  bagi sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan.

Untuk  memberikan kepastian hukum,  keadilan bagi wajib pajak (WP), dan stabilitas  dalam penentuan  NJOP,  pemerintah memandang perlu  melakukan penyesuaian klasifikasi   dan penetapan NJOP   sebagai dasar pengenaan PBB, sebagaimana  diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.03/2010, yang dikeluarkan 27 Agustus lalu.

PMK  itu berisikan klasifikasi  NJOP Bumi dan Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan,  Objek Pajak  Sektor Perhutanan, , dan Objek Pajak   Sektor Pertambangan; serta NJOP Bumi  dan Bangunan untuk Objek Pajak   Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan.

Dalam PMK itu Menteri Keuangan melimpahkan wewenang kepada  Kepala  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat  untuk menetapkan NJOP  setiap tahun  untuk masing-masing  kabupaten/kota; atau wilayah kerja  Kantor Pelayanan Pajak Pratama  jika terdapat  lebih dari  satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam  satu kabupaten/kota.

Rencananya,   ketentuan mengenai tata cara penetapan NJOP   dan bentuk format keputusan  yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DIrektorat Jenderal Pajak   atas nama Menteri Keuangan  akan diatur lebih lanjut  dengan Peraturan Dirjen Pajak.  (ra)

Share tulisan ini Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone