Rp 6,313 Triliun, Alokasi DPPID 2011

 

Rabu, 14 September 2011

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Kalau tak ada kasus suap  di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), mungkin masyarakat banyak yang tak tahu tentang Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur  Daerah (DPPID).

Popularitasnya masih kalah “tenar” dibandingkan  Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus.

DPPID merupakan dana yang bersumber  dari APBN dan menjadi bagian dari Dana Penyesuaian sebagaimana ditetapkan  dalam UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, yang telah direvisi   dengan UU Nomor 11 Tahun 2011.

DPPID  dialokasikan  kepada daerah  dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur   dan prasarana  daerah, yang ditujukan  untuk mendorong   percepatan  pembangunan daerah.

Dana tersebut digunakan untuk mendanai  kegiatan infrastruktur  bidang pendidikan, infrastruktur  bidang transmigrasi, dan infrastruktur  bidang lainnya.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2011, alokasi DPPID untuk tahun anggaran 2011  sebesar Rp 6,313 triliun. Perinciannya,  infrastruktur bidang pendidikan   untuk kabupaten/kota Rp 613 miliar,  infrastruktur bidang transmigrasi  untuk kabupaten/kota Rp 500 miliar, dan infrastruktur bidang lainnya untuk provinsi/kabupaten/kota Rp 5,2 triliun.

Dari perincian tersebut terlihat alokasi untuk infrastruktur transmigrasi adalah yang terkecil. Namun menjadi yang terheboh setelah terbongkarnya kasus suap yang melibatkan dua pejabat Kemnakertrans dan seorang pengusaha.

Alokasi dana sebesar Rp 500 miliar untuk infrastruktur bidang transmigrasi  digunakan untuk pemenuhan  infrastruktur intra dan antarkawasan transmigrasi; dan pemenuhan paket  fasilitas umum  dan fasilitas sosial  permukiman transmigrasi.

Penyaluran

Penyaluran  DPPID dilakukan  dengan cara pemindahbukuan  dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

Penyalurannya  dilakukan  dua tahap, masing-masing 50% dari total alokasi  DPPID. Penyaluran secara bertahap itu  tak bisa dilaksanakan  secara sekaligus.

Ditegaskan dalam PMK yang berlaku mulai 23 Agustus 2011, jika DPPID  yang sudah disalurkan   tidak dilaksanakan  kegiatannya sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, maka daerah  harus  mengembalikan   DPPID  yang sudah disalurkan  tersebut ke rekening kas umum negara. (ra)

Share tulisan ini Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone