Beleid tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Direvisi

Selasa, 30 Mei 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Menteri Keuangan Sri Mulyani  telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum sesuai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan kewenangannya dalam menempatkan uang negara di Bank Umum.

Dengan berpedoman pada PMK Nomor 3/PMK.05/2014, sejak Februari 2016, BUN melalui Treasury
Dealing Room (TDR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, telah melakukan penempatan uang negara di bank umum sebagai bagian dari pengelolaan kas negara secara aktif.

Sesuai PMK tersebut, suku bunga minimal penempatan uang negara ditetapkan sebesar 70 persen dari BI Rate, dimana persentase tersebut lebih besar daripada penempatan uang negara di BI yang sebesar 65 persen dari bunga BI Rate.

Dalam rangka penyesuaian stance kebijakan moneter, mulai tanggal 19 Agustus 2016 Gubernur
Bank Indonesia menetapkan pergantian suku bunga kebijakan baru dari semua menggunakan suku
bunga BI menjadi 7-Day Reverse Repo Rate. Informasi tentang hal tersebut disampaikan pada Siaran
Pers BI Nomor 18/29/Dkom tanggal 15 April 2016.

“Perubahan suku bunga kebijakan BI tersebut dan kesinambungan operasional TDR Ditjen
Perbendahaan merupakan dasar perubahan atas PMK Nomor 3/PMK.05/2014, khususnya pasal 19 yang terkait dengan perhitungan suku bunga. Pasal 19 dimaksud menyebutkan besaran suku bunga minimal penempatan uang negara di Bank Umum menjadi sebesar 87 persen dari 7-Day Reverse Repo Rate,” ungkap  Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan,  Senin.

Dia menambahkan,  pertimbangan penentuan besaran 87 persen dilakukan agar negara tetap mendapatkan suku bunga/imbal hasil minimal yang mendekati kondisi sebelum penerapan 7-Day Reverse Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan.

Selain itu, terdapat perubahan mekanisme penempatan uang negara sebagaimana tercantum pada
pasal 14.

Perubahan dimaksud terkait pengajuan penawaran oleh bank umum dalam lelang penempatan
uang negara, dimana bank umum yang masih memiliki batas maksimal penempatan (limit) di bawah nilai penempatan dapat mengajukan penawaran sesuai limit yang mereka miliki. Dengan ketentuan ini diharapkan penempatan uang negara akan menjadi lebih optimal.

“Penerbitan PMK ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada publik melalui penempatan
uang negara pada bank umum yaitu bertambahnya likuiditas di pasar uang sehingga hal tersebut
diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga,” paparnya. (udy)

Leave a Comment