BPJS Kesehatan Tekor Rp 1,9 Triliun

Senin, 9 November 2015
Jakarta, MINDCOMMONLINE-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mencatatkan angka missmatch. Hingga 9 bulan pertama tahun 2015, BPJS Kesehatan sudah membayar klaim senilai Rp 41 triliun, sementara premi yang terkumpul hanya Rp 39,1 triliun, berarti masih tekor Rp 1,9 triliun.

Hal itu dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Menurut dia, missmatch ini terjadi bukan karena salah kelola, tapi memang karena tidak ada keseimbangan antara pemasukan (premi) dan pengeluaran (klaim).

Salah satu penyebabnya adalah iuran yang dinilai sangat minim. Padahal, di awal pihaknya melalui DJSN mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat penerima bantuan sebesar Rp 27.500, namun yang disetujui hanya Rp 19.225.

“Jadi begini, yang penting masyarakat dan provider dan rumah sakit harus tahu antara pemasukan dan pengeluaran balance, pemasukan kita itu dari iuran dan budget pemerintah. Nah kalau dari iuran, tentu itu missmatch, tidak ada kesesuaian,‚ÄĚjelas Fachmi.
Meski demikian, kata Fachmi, usulan tersebut harus melalui proses panjang karena harus melalui persetujuan DPR.

“Jadi jangan dibilang BPJS defisit. Kalau iuran disesuaikan maka pemerintah tidak perlu menyuntikkan dana tapi untuk menaikkan iuran harus dibicarakan dengan banyak pihak. DPR juga harus diajak bicara, semua itu tentu dipertimbangkan. Prinsipnya kami terima, yang mengusulkan Kemenkes melalui DJSN, tentu dibicarakan oleh Kemenkeu,” katanya.

Saat ini, peserta BPJS Kesehatan mencapai 158 juta. Angka ini sudah melebihi target pemerintah yang hanya 121 juta.

“Peserta hampir 158 juta, target jumlah peserta sudah over target, tahun lalu 121 juta, kita capai 133 juta, sekarang sudah 158 juta, kita sudah lebih dari roadmap,” ujarnya.

Gandeng Kemendagri
BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas cakupan kepesertaan,antara lain memberikan perlindungan kepada para pekerja.

Kerjasama tersebut diimplementasikan melalui penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Dalam kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memastikan implementasi serta optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di daerah, yang merupakan program strategis nasisonal dengan memberdayakan pemerintah daerah secara optimal.

Dengan demikian, akan terwujud perlindungan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan telah beroperasi penuh sejak 1 Juli 2014, dengan menghadirkan program Jaminan Hari Tua, kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. (SR)

Leave a Comment