Bukan Cuma Konglomerat, Tax Amnesty Juga Membidik UKM

Senin, 18 Juli 2016

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah menggulirkan program tax amnesty bukan hanya untuk membidik dana-dana yang parkir di luar negeri. Usaha kecil menengah (UKM) juga termasuk yang dibidik untuk mengikuti program tersebut.

“Untuk  usaha kecil menengah juga bisa manfaatkan ini. Saya sudah memberikan target ke Menteri Keuangan, ke Dirjen Pajak, agar yang bisa ikut ke amnesti pajak ini dari UKM minimal 10.000, minimal. Karena ini juga, tarifnya juga sangat rendah sekali, hanya setengah persen  khusus untuk pelaku usaha yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar,”  ungkap Presiden Joko Widodo  dalam Acara Sosialisasi Amnesti Pajak,   di  Surabaya,  belum lama berselang.

Untuk menjawab keraguan  atas keseriusan pemerintah, Jokowi menegaskan bahwa dia akan terjun langsung mengawasi pelaksanaan tax amnesty.

“Akan saya awasi sendiri, jadi enggak usah ragu. Saya akan bentuk satgas, saya akan bentuk task force dari BPKP maupun intelijen yang akan awasi proses pelaksanaan tax amnesty, untuk mengawasi aparat pajak supaya semuanya merasa terlayani. Meskipun di Kementerian Keuangan juga ada task force-nya, beda, sana biar bikin, saya juga bikin. Biar apa? Ada kepercayaan bahwa ini betul-betul benar ini untuk membangun negara kita, ini untuk membangun bangsa kita,” tegasnya.

Dia tidak ingin program tax amnesty ini gagal seperti yang terjadi di negara lain.

“Harus berhasil. Kita pernah dulu tahun ’64 melakukan tax amnesty ini tapi gagal karena ada peristiwa ’65. Tahun ’84 juga sama, juga tidak berhasil, karena memang saat itu pajak hanya pelengkap untuk APBN. Tapi yang sekarang ini, ini adalah momentum, ada momentum eksternal, yang tahun awal 2018 tadi, dan juga momentum kondisi politik sekarang yang stabil, yang baik. Dukungan dari Dewan sangat-sangat untuk pemerintahan kita. Sehingga inilah momentum yang saya pakai untuk memanfaatkan agar tax amnesty ini, agar amnesti pajak ini betul-betul berhasil,” paparnya.

Artikel Terkait:   Uang Tebusan Tax Amnesty di Kanwil DJP Sumut I Capai Rp 4,6 Triliun

Tahun 2018 adalah  era dimulainya  keterbukaan informasi sehingga dana-dana yang parkir di luar negeri akan diketahui publik.

“Semua negara sudah menandatangani perjanjian untuk itu (keterbukaan informasi),” katanya.

Pada kesempatan itu dia juga  berusaha menepis kekhawatiran soal gugatan atas UU Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita siapkan tim untuk memberikan penjelasan di MK nanti bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa, ini adalah untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan yang lain-lain,” tegasnya. (ray)

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com