Peraturan”e-Money” Harus Utamakan Konsumen

Rabu, 20 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Bank Indonesia diminta untuk tetap mengedepankan kepentingan konsumen dalam membuat peraturan pengenaan biaya isi ulang uang elektronik (e-money) oleh perbankan ke konsumen, di samping mempertimbangkan kepentingan bisnis industri sistem pembayaran. “Untuk perkembangan industri e-money itu positif, tapi dalam aturan itu kepentingan konsumen atau nasabah tetap harus diprioritaskan,” kata Pengamat Perbankan … Read more

BC Atur Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Bebas Bea

Rabu, 20 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali menegaskan ketentuan mengenai barang bawaan penumpang dari luar negeri yang tidak wajib dilaporkan kepada otoritas kepabeanan. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Robert Leonard Marbun, Selasa (19/9), menyampaikan terdapat beberapa barang bawaan dari luar negeri yang bebas dipungut bea masuk maupun … Read more

Pemerintah Usul Subsidi Energi 2018 Dikurangi

Selasa, 19 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM- Pemerintah mengajukan usulan baru untuk alokasi subsidi energi dalam RAPBN 2018 menjadi Rp 94,4 triliun, atau mengalami penurunan sekitar Rp 9 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 103,4 triliun. Usulan subsidi energi itu menjadi salah satu diskusi antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR dalam rapat panitia kerja membahas postur … Read more

Bank BUMN Pastikan tak Pungut Biaya Isi e-Money

Selasa, 19 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) yang terdiri dari empat bank Badan Usaha Milik Negara memutuskan tidak memungut biaya pengisian saldo uang elektronik (e-money). “Himbara akan lebih mengarahkan isi saldo melalui pemanfaatan teknologi,” kata anggota Himbara yang juga Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) Suprajarto, Selasa (19/9). Empat bank … Read more

Pengisian e-Money tak Perlu Kena Biaya

Selasa, 19 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Pakar Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Agus T Poputra mengatakan pengisian elektronic money (e-money) tidak perlu dikenakan biaya administrasi. “Untuk melaksanakan e-money, memang perbankan harus menyediakan dana investasi untuk perangkat dan maintenance serta sumber daya manusia dalam menanganinya. Namun jika bank lebih bijak, biaya tersebut tidak perlu dibebankan kepada … Read more

Pengenaan Biaya Pengisian Uang Elektronik Kontraproduktif

Senin, 18 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kebijakan Bank Indonesia mengenai peraturan anggota dewan gubernur yang memungut biaya isi saldo (top-up) uang elektronik dengan kisaran Rp 1.500 sampai Rp 2.000. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, aturan BI tersebut kontraproduktif dengan tujuan penciptaan kondisi “cashless society”. Ia menilai upaya mewujudkan … Read more

BUMN Tertarik Manfaatkan Pasar Modal London

Senin, 18 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM- Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertarik untuk memanfaatkan Pasar Modal di London sebagai sumber dalam mencari modal kolaborasi bersama London Stock Exchange dalam mengeluarkan IDR-denominated bonds. Hal itu dikatakan Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno dalam acara “Meet the Leader,” yang diadakan … Read more

BEI Usul Ada Direktur Syariah

Jumat, 15 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Bursa Efek Indonesia akan mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar diadakan direktur syariah, guna membesarkan industri syariah di pasar modal. “Saya berpendapat kita harus lebih membesarkan dan memberi perhatian kepada syariah. Saat ini kita baru ada kepala unit syariah,” ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio di Jakarta, Kamis (14/9). … Read more

Meski Status WTP, Korupsi tetap Ada

Jumat, 15 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tindakan korupsi masih mungkin terjadi dan dilakukan oleh oknum pejabat atau pegawai, meski laporan keuangan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsi bisa terjadi dengan modus macam-macam,” kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi … Read more

Ini Beleid Baru Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Kamis, 14 September 2017 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Bank Indonesia memperkuat ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Dengan … Read more