Ku Sebut Namamu, Kau Ku Seret

  Rabu, 2 Mei 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Tak ada kawan atau lawan sejati. Yang ada hanya kepentingan sejati. Ungkapan  di atas  jamak berlaku di dunia politik. Demi uang dan kekuasaan, persahabatan rela dikorbankan. Begitu pula musuh bisa menjadi sekutu  demi kepentingan yang sama. Persidangan para koruptor  yang menyita perhatian khalayak ramai juga menunjukkan gejala … Read more

Dipercepat, Rehab SD/MI dan SMP/MTs

  Rabu, 25 April 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan para pejabat terkait  mempercepat  penyelesaian   rehabilitasi  ruang kelas  dan/atau ruang  belajar pada sekolah dasar (SD)/madrasah  ibtidaiyah  (MI)  negeri  dan swasta serta sekolah menengah pertama (SMP) /madrasah  tsanawiyah   (MTs)  negeri  dan swasta  yang rusak berat di seluruh  wilayah NKRI. Dalam Instruksi Presiden … Read more

UPI Dibiayai APBN

  Selasa, 24 April 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah  menetapkan  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. UPI merupakan perguruan tinggi  di lingkungan dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan. Ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor  43 Tahun 2012 bahwa pembiayaan penyelenggaraan UPI bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara … Read more

ITB Didanai APBN

  Senin, 23 April 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah  menegaskan, pembiayaan penyelenggaraan Institut Teknologi Bandung (ITB)  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain dari APBN, ITB dapat menerima  dana dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Perguruan tinggi negeri (PTN)  itu   menerapkan pola pengelolaan   keuangan badan layanan  umum (BLU). Dalam Peraturan Presiden … Read more

Posko Banjir dan Tanah Longsor Aktif Hingga April

  Jumat, 20 April 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden   Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan para pejabat terkait  melakukan penanggulangan banjir  dan tanah longsor di  seluruh wilayah Indonesia mulai dari status siaga darurat,  tanggap darurat,   transisi darurat ke pemulihan dan pascabencana. Ada sejumlah kegiatan yang menjadi tindak lanjut instruksi tersebut. Antara lain,  menyiapkan rencana kontinjensi penanggulangan banjir   … Read more

Produsen Susu Formula Dilarang Hambat Program ASI Eksklusif

  Kamis, 19 April 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE. COM –  Pemerintah melarang  produsen atau distributor susu formula bayi  dan/atau  produk bayi lainnya  melakukan kegiatan yang dapat menghambat  program pemberian ASI Eksklusif. Ada beberapa kegiatan yang  masuk kategori menghambat program pemberian ASI Eksklusif. Pertama,  pemberian contoh produk  susu formula bayi dan/atau produk  bayi  lainnya  secara cuma-cuma   atau … Read more

Pemberian ASI Eksklusif Bisa Dilakukan oleh Pendonor ASI

  Rabu, 11 April 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah menetapkan, setiap ibu  yang melahirkan harus memberikan air susu ibu (ASI)  Eksklusif  kepada bayi yang dilahirkannya. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 itu  tidak berlaku  dalam hal terdapat  indikasi medis;  ibu tidak ada; atau ibu terpisah  dari bayi. Jika ibu kandung … Read more

Masyarakat Diberi Kesempatan Berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

  Rabu, 4 April 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pemerintah memberi kesempatan   seluas-luasnya kepada masyarakat  untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.  Peran   tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan;  keluarga;   organisasi keagamaan; organisasi  sosial kemasyarakatan;  lembaga swadaya masyarakat;  organisasi profesi; badan usaha;  lembaga kesejahteraan sosial; dan lembaga kesejahteraan sosial asing. Ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39  Tahun … Read more

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing Wajib Kerjasama dengan Kementerian Sosial

  Jumat, 30 Maret 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah   menetapkan,    Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (LAKA) yang akan menyelenggarakan  Kesejahteraan Sosial di  Indonesia harus berbentuk  badan hukum dan  berasal atau berkedudukan  atau terdaftar di negara yang memiliki  hubungan diplomatik  dengan Indonesia. Pemerintah mewajibkan mereka terlebih dahulu  memperoleh izin  dari Menteri Luar Negeri  sebelum mengajukan  permohonan izin  … Read more

Mereka Berhak Mendapat Jaminan Sosial

  Kamis, 29 Maret 2012 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Meski UU Nomor   11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan Sosial  sudah   ditetapkan sejak  tiga tahun lalu, namun aturan pelaksanaannya dalam bentuk  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  baru berlaku sejak  5 Maret  lalu. Salah satu hal penting yang dibahas dalam Perpres  itu menyangkut  … Read more