Bilakah Pejabat Kita Bersikap Ksatria Seperti Pejabat Jepang?

Selasa, 8 Maret 2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –Tanpa  pernah belajar Pancasila dan  falsafah  warisan leluhur, yang konon amat luhur, Seiji Maehara telah bertindak ksatria dan jujur. Dia berani mundur dari kursi empuk Menteri Luar Negeri   Jepang   karena  mengaku menerima  donasi  politik illegal dari seorang warga negara asing. Jumlahnya  tak besar. Hanya 250.000 Yen (Rp  27 juta). … Read more

Koalisi, Berlanjut Atau Cukup Sampai Di Sini?

Rabu,  2 Maret 2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Setelah cukup lama menunggu,  publik akhirnya mendengar langsung sikap resmi  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kisruh koalisi  di Kabinet Indonesia Bersatu II. Banyak yang mengira  keterangan pers SBY  menyangkut reshuffle kabinet. Namun  ternyata tidak.    Dalam keterangan pers, Selasa (1/3), SBY   tidak mengumumkan   reshuffle, tapi  menyampaikan  pandangannya  soal  kelanjutan … Read more

Pergolakan Mesir, Jauh tapi Berpengaruh

Senin, 31 Januari 2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Meski tidak bertetangga dengan Indonesia dan berada nun jauh di Timur  Tengah,  Indonesia menjalin hubungan baik dengan Mesir. Bahkan   ada catatan khusus sepanjang kedua negara menjalin hubungan diplomatik selama puluhan tahun. Setelah Indonesia merdeka,  Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan  kita. Tanpa ragu rezim yang berkuasa … Read more

Mau Naik Gaji Saat Harga Cabai Tinggi

Kamis, 27 Januari 2011 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Mulanya  adalah pengarahan Presiden dalam rapat pimpinan (Rapim)  TNI dan Polri , Jumat (21/1). Saat membahas masalah kesejahteraan prajurit TNI dan Polri,  Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono menyatakan pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan para prajurit dengan memberikan kenaikan gaji dan tunjangan. Sementara gaji presiden sendiri, kata SBY, sudah tujuh tahun … Read more

Dalam Demokratisasi, Syarat Teknis Cenderung Kurang Diperhatikan

Selasa, 18 Januari 2011 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, selama 12 tahun proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia persyaratan teknis cenderung kurang diperhatikan. Demokrasi cenderung tidak mengutamakan kualitas, tapi lebih memilih kuantitas. “Sejak 1999 hingga beberapa waktu lalu, dengan mudah lulusan SLTP banyak yang terpilih menjadi anggota legislatif. Dalam pemilihan umum yang … Read more

Dirjen Imigrasi Akan Diganti

Selasa, 18 Januari 2011 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM— Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, tak lama lagi akan mengganti Dirjen Imigrasi. Namun, penggantian itu tidak terkait langsung dengan kasus Gayus Halomoan Tambunan yang bias bisa melenggangkan pergi ke luar negeri. “Dirjen Imigrasi yang lama cukup bagus bekerjanya. Pergantian ini normal. Tapi, kami menginginkan ada penyegaran. Jangan … Read more

Kuliah Demokrasi Wapres Boediono

Jumat, 24 Desember 2010 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Yang satu berasal dari Barat. Satunya lagi dari Timur, hasil  perpaduan ajaran kebatinan   dan ketuhanan yang  diadopsi  para sufi. Yang dari Barat rasional, sedangkan  yang dari Timur lebih banyak mengandalkan rasa. Bisakah keduanya berpadu? Bagi Wakil Presiden Boediono keduanya  tak perlu dipertentangkan, bahkan  saling melengkapi.  Menurut dia,  sistem … Read more

Bukan Gus Dur dan Soeharto, tapi Dua Johannes

Kamis, 11 November 2010 Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Teka-teki siapa putra terbaik bangsa yang akan dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional akhirnya terjawab. Bukan  mantan Presiden Abdurrahman Wahid  (Gus Dur) dan Soeharto, tapi dua tokoh  pejuang dari Indonesia Timur, Johannes Leimena dan Johannes Abraham Dimara. Leimena tercatat sebagai salah seorang  tokoh Sumpah Pemuda, dan di pemerintahan  pernah menjadi … Read more

Deponir (Terakhir dari 4 Tulisan) Tepatkah Kebijakan PLT Jaksa Agung?

Selasa, 9 November 2010 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Kebijakan PLT Jaksa Agung Darmono menjatuhkan deponir terhadap kasus dua pimpinan KPK tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah akan terus bersambung menjadi rangkaian masalah. Pasalnya, status tersangka tetap akan melekat pada diri Bibit-Chandra. Tapi kalau diselesaikan lewat proses peradilan, dimana jaksa bisa memberikan alasan kurang cukup bukti dan adanya putusan … Read more

Deponir (Ketiga dari 4 Tulisan) Penguatan atau Pelemahan KPK

Senin, 8 November 2010 JAKARTA, MINDCOMMONLINE.COM—Deponir merupakan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Agung, tapi penggunaannya harus memenuhi persyaratan. Pendeponiran sebuah perkara memang merupakan kewenangan yang hanya milik Kejaksaan Agung yang diatur oleh Undang-undang. Tetapi, menurut Prof Dr Loebby Loeqman, perlu dipahami bahwa penggunaan kewenangan itu bersifat “opportunitas” yang mengandung makna kewenangan tersebut sangat istimewa dan terbatas … Read more