Dikecam Larangan Siaran Langsung Sidang Kasus e-KTP

Kamis, 9 Maret 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Sejumlah organisasi profesi jurnalistik dan organisasi kemasyarakatan  memprotes larangan siaran langsung sidang kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini. Tidak ada urgensi untuk melarang siaran live dalam persidangan kasus ini.

Demikian yang terungkap dari pernyataan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Setara Institute, di Jakarta, hari ini.

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengecam keras larangan siaran langsung sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Larangan siaran langsung pengadilan yang terbuka untuk umum tersebut, selain merupakan pelecehan terhadap kemerdekaan pers, sekaligus juga bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas, terbuka dan jujur.

“Dewan Kehormatan PWI Pusat menilai, pelarangan siaran langsung termasuk pengkhianatan terhadap semangat dan roh dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,” kata  disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang dalam pernyataan tertulis dalam  menanggapi larangan siaran langsung sidang kasus korupsi proyek e-KTP.

Sementara itu, menurut Ketua Umum AJI Suwarjono, sebaiknya media diberi akses siaran langsung secara terbatas, seperti dalam persidangan kasus Ahok.

AJI menghormati keputusan hakim sesuai kewenangan untuk memutuskan persidangan boleh diliput secara langsung atau tidak. Namun patut dipertanyakan bila keseluruhan persidangan dilarang untuk liputan secara langsung.

Menurut Suwarjono, sidang kasus e-KTP ini menjadi perhatian besar publik karena berdampak pada kebutuhan orang banyak dan menyangkut dana negara yang sangat besar. Berdasarkan data KPK, dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun ini sekitar Rp 2,3 triliun.

Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi KTP elektronik, di Pengadilan Tipikor hari ini,  pelanggaran terhadap azas peradilan yang terbuka untuk umum. “Larangan itu juga mengingkari semangat keterbukaan, kebebasan pers, dan hak publik untuk tahu. Saya mengecam keras pelarangan tidak berdasar yang dilakukan oleh majelis hakim,” katanya.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Johanes Priana, menegaskan pengadilan Tipikor melarang siaran langsung kasus dugaan korupsi e-KTP. Alasannya, ketua PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan peraturan melarang siaran langsung di lingkungan peradilan Jakarta Pusat. Aturan tersebut dijelaskan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: w 10 U1/KP 01.1.17505 XI201601.

Alasan lainnya, pengertian sidang terbuka untuk umum adalah sidangnya bisa dihadiri publik secara langsung, tapi tak berarti sidangnya yang hadir ke depan publik melalui siaran langsung. (ulf)

1 thought on “Dikecam Larangan Siaran Langsung Sidang Kasus e-KTP

Leave a Comment