DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kamis, 17 Maret 2016
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM- Komisi IX DPR RI menolak usulan kenaikan iuran jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan yang diusulkan pemerintah karena alasan yang diajukan tidak jelas.

“Saya sangat kecewa karena Pemerintah tidak bisa menjelaskan secara detail dan bertanggung jawab atas alasan kenaikan iuran itu. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI minta kenaikan tersebut ditunda,” kata Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago di Gedung DPR di Jakarta, Kamis (17/3).

Sebagaimana kenaikan tarif iuran BPJS yang akan diberlakukan awal April 2016 adalah:
Kelas III semula Rp 25.500/bulan menjadi Rp 30.000/bulan
Kelas II semula Rp 42.500/bulan menjadi Rp 51.000/bulan
Kelas I semula Rp 59.500/bulan menjadi Rp 80.000/bulan

Irma mengatakan Komisi IX DPR meminta empat poin pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terlebih dahulu sebelum menaikkan iuran karena masih belum memuaskan kinerja pelayanannya.

Menurut Irma, DPR mempunyai empat catatan dan rekomendasi penting yang harus dilakukan sebelum ada kenaikan iuran. Pertama, pelayanan kesehatan yang belum memuaskan; kedua, kinerja BPJS terkait peningkatan kepesertaan Mandiri.

“Ketiga, audit investigasi terkait transparansi laporan keuangan/penggunaan anggaran. Dan, keempat mengenai laporan pendistribusian kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujarnya.

Menurut dia, sebelum empat poin tersebut dilakukan dan diselesaikan BPJS Kesehatan, maka Komisi IX DPR tetap tidak akan menyetujui kenaikan tarif tersebut.

Irma mengatakan, untuk mempertegas empat poin rekomendasi tersebut, Komisi IX DPR melalui Ketua DPR akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi agar Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan yang akan berlaku per 1 April ditunda.

“Presiden diminta untuk menunda Perpres 19/2016 sampai dengan BPJS melaksanakan empat poin di atas sebagai pertanggungjawaban publik atas anggaran yang telah disetujui DPR untuk pengelolaan program jaminan kesehatan tersebut,” katanya. (ki)

Leave a Reply