Harga Bapok di Papua Barat Terkendali, Pasokan Cukup

Kamis,  7 Desember 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –   Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk itu, Kemendag bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait untuk memastikan harga dan pasokan terjaga dengan baik.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang  Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Suhanto, Rabu (6/12),  menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Kesiapan Bapok Menghadapi Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Sorong, Papua Barat.

“Hasil pantauan kami menunjukkan harga-harga bapok di Provinsi Papua Barat terkendali dan pasokannya cukup untuk menghadapi Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Pemerintah akan terus memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dalam menghadapi HBKN,” kata Suhanto.

Suhanto juga menambahkan bahwa Pemerintah tetap perlu menempuh tiga langkah antisipatif untuk menghadapi momen ini. Langkah-langkah tersebut adalah mengidentifikasi ketersediaan pasokan dan memantau harga secara nasional di masing-masing daerah; mengidentifikasi kesiapan instansi dan pelaku usaha untuk menghindari kekurangan stok atau gangguan distribusi; serta meningkatkan pengawasan barang beredar agar masyarakat terhindar dari barang kedaluwarsa, barang selundupan, serta barang impor yang tidak aman dikonsumsi atau digunakan.

“Pemerintah Pusat akan terus berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi perdagangan di seluruh daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok. Hal ini untuk menjamin masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan khidmat dan tenang,” ungkap Suhanto.

Berdasarkan hasil pemantauan per 4 Desember 2017, harga bapok di Kota Sorong relatif stabil dibandingkan pada bulan lalu, yaitu per 4 November 2017. Harga-harga yang terpantau stabil adalah beras medium Rp 11.000/kg, gula pasir Rp 15.000/kg, minyak goreng curah Rp 12.000/liter, tepung terigu Rp 10.000/kg, kedelai impor Rp 12.000/kg, daging sapi Rp 110.000/kg, daging ayam ras Rp 33.000/kg, telur ayam ras Rp 32.000/kg, cabe merah keriting Rp 45.000/kg, cabe merah besar Rp 45.000/kg, cabe rawit merah Rp 50.000/kg, bawang merah Rp 35.000/kg, dan bawang putih Rp 35.000/kg.

Rakor di Sorong merupakan bagian dari rangkaian rakor dalam menghadapi HBKN. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin rakor serupa di Pontianak, Kalimantan Barat,  Selasa (21/11); Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti di Ambon, Maluku, Senin (27/11);   dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan International Dody Edward di Jayapura, Papua,  Kamis  (30/11).

Pada 11-17 Oktober  lalu, Kemendag telah melakukan pemantauan awal harga dan pasokan ke Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara yang mayoritas penduduknya merayakan Natal.

Hasil pemantauan menunjukkan, secara umum harga bapok di enam daerah ini relatif stabil. Pasokan beras, gula, dan minyak goreng di gudang BULOG Divre setempat cukup untuk memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, toko modern juga konsisten menerapkan HET gula Rp 12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000/liter, dan daging beku Rp 80.000/kg. Sebagian toko modern juga sudah menerapkan HET beras.

Dalam rakor, Suhanto menyampaikan agar seluruh instansi dapat bersama-sama memperlancar kebijakan mengenai harga eceran tertinggi (HET) beras untuk pasar rakyat, toko modern, dan tempat penjualan eceran lainnya, sesuai dengan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, yang berlaku sejak 1 September 2017.

Dalam Permendag ini, harga beras di Provinsi Maluku dan Papua diatur sebesar Rp 10.250/kg untuk beras medium, dan Rp 13.600/kg untuk beras premium.

Sementara itu, beras yang masuk ke dalam kategori beras khusus akan diatur oleh Kementerian Pertanian. Beras medium adalah beras dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 25%. Beras premium adalah beras dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, dan butir patah maksimal 15%.

“Pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi HET dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak kali oleh pejabat penerbit,” kata Suhanto menegaskan.

Suhanto juga menyampaikan agar pelaku distribusi bapok di daerah mendaftarkan diri sebagai distributor dan secara rutin melaporkan data terkait pasokan dan penyaluran bapok sesuai dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Distribusi Barang Kebutuhan Pokok. Dengan pelaporan secara rutin, pelaku distribusi ikut berkontribusi menjaga stabilitas harga dan pasokan.

“Pendaftaran tidak dikenakan biaya dan dilakukan secara online. Bukan hanya distributor, tapi juga subdistributor dan agen,” kata Suhanto.

Sebelum rakor, Suhanto meninjau Pasar Sentral Remu dan beberapa ritel modern lokal di Kota Sorong. Dalam pemantauan tersebut, diketahui harga dan pasokan di Pasar Remu cukup stabil.

Sementara itu, di beberapa ritel modern lokal, ditemukan beberapa komoditas yang masih dijual tidak sesuai dengan HET. (dya)

Leave a Comment