Illegal Fishing Diberantas, Saatnya Membangun Industri Perikanan

Rabu, 29 Juni 2016

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden Joko Widodo mengakui    penanganan illegal fishing di negara   sudah mulai menunjukkan hasilnya. Dia menginstruksikan agar stok ikan laut yang meningkat  harus dimanfaatkan untuk   membangun industri perikanan  yang akan berdampak  pada peningkatan  kesejahteraan nelayan, memenuhi kebutuhan konsumsi ikan lokal, dan   mendatangkan devisa bagi ekspor.

“Saya juga titip, kita juga harus melangkah ke industri perikanan yang modern, pengolahan, pengalengan, sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi negara kita terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja,”   jelasnya pada Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/6).

Dia juga mengingatkan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung industri perikanan,   mulai dari jalan, pelabuhan, listrik, dan lahan untuk industri pengolahan.

“Saya kira para gubernur bisa mulai menyiapkan lahan-lahan untuk industri pengolahan ini karena saya meyakini sebentar lagi akan datang investasi, entah kerja sama swasta dengan swasta atau swasta dengan BUMN, yang ingin membangun ini,” ucapnya.

Menurut dia,  peluang  di industri perikanan  sangat besar sekali.  Apalagi  permintaan dari luar  negeri dan permintaan untuk ekspor sangat banyak.

“Inilah peluang yang harus segera diambil. Oleh sebab itu, kita tidak hanya sekedar menjaga laut kita tetapi juga bisa memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan bersama,” ucapnya.

Diakuinya bahwa yang terjadi selama ini adalah egosektoral tanpa ada kerjasama yang kompak dan terkonsolidasi.

” Saya tadi bisik-bisik ke Menteri KKP, berapa yang sudah ditenggelamkan? 176 kapal. Ini angka coba bandingkan dengan negara yang lain. Angka yang sangat besar sekali karena memang illegal fishing yang lalu lalang di perairan kita, di laut kita bertahun-tahun tidak pernah mereka dijamah oleh hukum kita. Berapa setiap hari lalu lalang illegal fishing sebelumnya? 7.000, paling sedikit 7.000 kapal. Kenapa enggak tertangani? Ya karena belum ada kekompakan antar aparat-aparat kesatuan kita,” paparnya.

Dia juga menginstruksikan Satgas 115 untuk  menyatukan semua sumber daya negara dan diberdayakan   guna  menyelamatkan sumber daya maritim Indonesia.”Jangan berjalan sendiri-sendiri. Perkuat kerja sama, perkuat sinergi antar lembaga mulai dari pusat sampai ke daerah, baik bupati, baik wali kota, di atasnya baik gubernur, agar kalau ada hal-hal yang memang perlu diinformasikan, perlu disampaikan kepada kita, sampaikan secepat-cepatnya. Hal seperti ini jangan pernah berhenti. Konsistensi itu akan menjadikan nanti kebiasaan-kebiasaan baik kita dan nanti akan menjadi sebuah budaya kerja kita,” pesan  Jokowi.

Kepada petugas di lapangan, Jokowi wanti-wanti agar jangan ada yang menjadi    backing  yang mem-back up illegal fishing.

“Termasuk di dalamnya masyarakat juga harus diedukasi untuk tidak mau berkolaborasi dengan pelaku illegal fishing dan menjadi bagian dari upaya pemberantasan aksi illegal fishing,” demikian Presiden Jokowi. (ray)

Leave a Comment