Impor Produk Kawat Bindrat Dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Kamis, 7 April 2011

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah mengenakan  bea masuk tindakan   pengamanan selama tiga tahun terhadap impor produk kawat bindrat.

Untuk tahun pertama, terhitung 23 Maret 2011,  sebesar Rp 7.767/kg;  sementara  tahun kedua dan ketiga, masing-masing sebesar Rp 7.216/kg dan Rp 6.665/kg.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.011/2011 bahwa ketentuan mengenai  pengenaan tarif bea masuk  tindakan pengamanan  itu berlaku sepenuhnya  terhadap impor barang  yang dokumen pemberitahuan  pabean impor  dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean  pelabuhan pemasukan   terhitung 23 Maret 2011.

Kawat bindrat  adalah  kawat besi atau baja  bukan  paduan,   tidak disepuh  atau dilapisi, dipoles  maupun tidak  yang mengandung  karbon kurang dari  0,25% menurut beratnya , yang termasuk dalam pos tarif 7217.10.10.00.

Bea masuk  tindakan pengamanan  itu dikenakan  terhadap importasi  dari semua negara, kecuali  terhadap produk kawat bindrat yang diproduksi  dari  111 negara. Antara lain, Argentina, Bolivia, Cuba, Mesir, India, Mexico,  dan Venezuela.

Pengenaan  bea masuk  tindakan pengamanan itu  merupakan  tambahan bea masuk  umum; atau tambahan bea masuk  preferensi   berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan  barang internasional yang berlaku  dalam hal impor  dilakukan   dari negara-negara  yang termasuk dalam skema-skema  perjanjian perdagangan   barang internasional  dimaksud  dan memenuhi ketentuan  dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang  internasional.

Jika ketentuan  dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional  tidak dipenuhi,  maka pengenaan  bea masuk tindakan  pengamanan  atas importasi  dari negara-negara  yang termasuk   dalam skema-skema  perjanjian  perdagangan barang internasional merupakan tambahan  bea masuk umum.

Terhadap  impor produk  kawat bindrat  yang berasal dari negara-negara yang  dikecualikan   dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan yang berasal  dari  negara-negara  yang memiliki  perjanjian perdagangan  dengan Indonesia , importir diwajibkan menyerahkan  dokumen Surat Keterangan  Asal.  (ra)

Leave a Reply