Ini Dua Indikator Keberhasilan Pertemuan Menteri APEC

Jumat, 20 November 2015

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Pertemuan menteri-menteri Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2015 di Manila  menghasilkan dua indikator keberhasilan. Pertama, memperjuangkan kepentingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua, pembangunan sektor jasa APEC yang berdaya saing.

Pertemuan tahunan tingkat menteri-menteri APEC (APEC MInisterials’ Meeting/AMM) ini mengambil tema “Building Inclusive Economies, Building a Better World” dan berlangsung di Manila, Filipina, pada 16-17 November 2015. Adapun roh utama pembahasan APEC Tahun 2015 yaitu “Pertumbuhan Inklusif Melalui Integrasi Ekonomi”.

Upaya APEC memfasilitasi kepentingan UMKM agar dapat lebih berpartisipasi dalam perdagangan global diterjemahkan dalam rencana aksi yang disebut Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs (BAA), sementara upaya peningkatan daya saing sektor jasa dituangkan ke dalam APEC Services Cooperation Framework (ASCF). Kedua dokumen tersebut telah disepakati AMM.

Melalui framework tersebut, APEC sepakat untuk merumuskan berbagai kebijakan yang diperlukan, sesuai dengan visi pencapaian Bogor Goals 1994 dalam peningkatan perdagangan dan investasi jasa di kawasan Asia-Pasifik. Secara spesifik, upaya tersebut akan dituangkan ke dalam roadmap tahun 2016-2025 dengan tujuan terwujudnya sektor jasa APEC yang berdaya saing tinggi.

Pada kesempatan pertemuan AMM tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong  menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya bagi negara berkembang dengan mempromosikan perdagangan produk yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka mendorong inisiatif Indonesia sejak 2013 bagi peningkatan perdagangan atas barang-barang yang diproduksi masyarakat pedesaan dan kalangan masyarakat miskin tersebut (Development Product), Indonesia mendapat dukungan dari tiga anggota APEC yang akan menjadi tuan rumah secara berturut-turut ke depan, yaitu Peru (2016), Vietnam (2017), dan Papua Nugini (2018).

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Bachrul Chairi, menyampaikan bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya langkah Filipina dalam sektor UMKM.

“Indonesia secara konsisten mendukung upaya-upaya peningkatan kapasitas UKM dalam banyak hal. Indonesia menyambut baik langkah APEC selanjutnya untuk mendorong partisipasi UKM dalam perdagangan kawasan dan global,” tegas Bachrul Chairi, Kamis.

Dirjen   Bachrul juga meyakini bahwa kerja sama rantai nilai global antarekonomi APEC juga akan membawa dampak positif bagi pengembangan UKM Indonesia.

Dalam hal jasa, Bachrul meyakinkan bahwa bahwa jasa memiliki peran yang sangat penting, sebagai pelumas dari perdagangan yang tidak terpisahkan serta memiliki peran besar dalam setiap kegiatan perdagangan.

Di akhir pertemuan, para menteri menyepakati dokumen Join Ministerials Statement (JMS) dan Stand Alone Statement on Mulitlateral Trading System (Stand Alone MTS). JMS berisikan kesepakatan atas kesamaan pemahaman dan rencana tindak lanjut atas beberapa isu, sementara Stand Alone MTS merupakan dukungan APEC terhadap proses penyelesaian perundingan WTO.

APEC merupakan wadah kerja sama ekonomi yang penting bagi Indonesia. Sembilan dari sepuluh mitra dagang terbesar Indonesia merupakan anggota ekonomi APEC. Tahun 2014, ekspor Indonesia ke APEC mencapai USD 124 miliar atau setara dengan 70% total ekspor Indonesia ke dunia.

Di tahun yang sama, total nilai perdagangan Indonesia dengan APEC tercatat hampir mencapai USD 258 miliar.
Saat ini APEC memiliki 21 anggota, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Hong Kong, Taiwan, RRT, Meksiko, Papua Nugini, Chili, Peru, Rusia, dan Vietnam.  (rdy)

Leave a Comment