Senin, 18 Juli 2016
Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden Joko Widodo meminta seluruh warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty (pengampunan pajak).
“Yang uangnya ada di dalam negeri di-declare. Yang uangnya ada disimpan, diendapkan di luar negeri dibawa masuk. Ini pertarungan antarnegara, persaingan antarnegara, kompetisi antarnegara. Ini kesempatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk berpartisipasi terhadap negara,” jelasnya dalam Acara Sosialisasi Amnesti Pajak, di Surabaya, belum lama berselang.
Indonesia, lanjutnya, bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan dana-dana yang parkir di luar negeri. Sama seperti Indonesia yang telah membuat UU Tax Amnesty, negara lain juga memperbarui undang-undangnya, dan membuat kebijakan untuk mengantisipasi agar dana yang parkir di negaranya tidak lari ke negara lain.
Tax amnesty, Jokowi menjelaskan, meliputi penghapusan tunggakan pajak, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan sanksi pidana perpajakan, serta penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
“Ini adalah urusan pajak, karena ada yang menghubungkan dengan yang lain-lain. Ini urusan perpajakan,” tegasnya.
Untuk bisa ikut amnesti pajak, lanjutnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, mengungkapkan harta yang disimpan di luar negeri, membawa harta tersebut ke Indonesia, tidak menjalani hukuman pidana perpajakan, dan membayar uang tebusan.
“Kalau men-declare, melaporkan asetnya yang ada di luar kena 4 persen. Enak tho? Daripada nanti tahun 2018, kalau ini sudah ditutup amnesti pajak ini, kemudian nanti ada keterbukaan informasi, nah. Saya tidak nakut–nakuti lho, karena saya memang tidak ingin menakut-nakuti, saya ingin mengajak,” jelasnya.
Menurut dia, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah instrumen keuangan jangka pendek untuk menghimpun dana-dana yang kembali dari luar negeri. Yakni, reksadana, Surat Berharga Negara, obligasi BUMN, serta investasi keuangan di bank dan obligasi perusahaan swasta.
Untuk investasi jangka menengah – panjang, pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur, seperti pembangkit listrik, pelabuhan, jalan tol, airport, dan kawasan industri.
:Ini investasi langsung, masuk ke sini (Indonesia),” ucapnya.
Indonesia, imbuhnya, membutuhkan dana Rp 4.900 triliun untuk membangun infrastruktur dalam kurun lima tahun. Sementara APBN hanya mampu menyiapkan dana Rp 1.500 triliun.
“Sisanya, kekurangannya dari mana? Ya dari swasta, dari mana lagi. Dari mana? Ya dari investasi, dari mana lagi. Inilah kesempatan yang kita ingin agar yang masuk ini pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha lokal dulu. Ambil itu kesempatan ini. Bawa uang masuk, tanamkan di investasi-investasi yang tadi saya sebutkan. Infrastruktur bisa, atau ke industri manufaktur, atau di industri-industri, industri garmen, industri makanan, industri perikanan, yang ini kesempatannya sangat terbuka sekali. Industri perikanan itu sekarang Bapak/Ibu bayangkan, dulu 7.000 kapal lalu lalang nyuri ikan kita, sekarang sudah kapal-kapal ilegal asing itu sudah ditenggelamkan oleh Menteri Susi. Artinya 7.000 kapal hilang. Terus ikannya sekarang yang ngambilin siapa? Ya kita, harus kita yang ngambil. Buat industri cold storage, buat industri pengalengan ikan, ambil itu ikan-ikan, ekspor. Kita, kita, ini kesempatan, jangan yang ngambil yang lain, kita,” paparnya.
Selain itu, imbuhnya, pengusaha swasta bisa juga investasi di bidang pangan, seperti gula dan jagung.
Kemudian juga bisa investasi-investasi di gula. Konsumsi kita itu 5,8 juta ton, 5,8 juta ton. Produksi baru 2,6, berarti impor, kekurangan 3,4 juta ton, ini bisa, kan bisa masuk, bisa dimasuki.
“Jagung kebutuhan kita 7,3 juta ton. Impornya masih, kekurangannya masih 3,5 juta ton, kita masih impor jagung 3,5 juta ton. Kekurangan itu yang mestinya bisa dimasuki, ini kesempatan-kesempatan seperti ini. Barang-barang yang seperti ini, yang jelas pasarnya ada, ya kita sendiri pasarnya. Ini yang harus diisi, supaya tidak diisi oleh jagung impor. Belum yang lain-lain, buah, kedelai, impor semua itu,” ungkapnya.
“Peluang (opportunity) di Indonesia, kata Jokowi, masih banyak sekali yang bisa dimasuki. “Jadi kenapa uang itu harus disimpan? Disimpan di sini enggak apa-apa, disimpan di luar, kesenangan negara lain, ya nggak?” tuturnya.
Peluang investasi lainnya, dia menambahkan, ada di sektor pariwisata dan properti. Pemerintah saat ini telah membuka 10 destinasi wisata, yakni Danau Toba, Tanjung Klayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai, Pulau Komodo, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, dan Tengger.
Sementara di sektor properti, kebutuhan rumah pada 2016 mencapai 13 juta rumah.
“Baik yang bawah, tengah, atas, ini besar sekali kebutuhannya. Dan kalau masuk ke properti, ke perumahan ini efeknya ke mana-mana. Pasir bisa, kebutuhan pasir akan banyak, kebutuhan bata akan banyak, kebutuhan tenaga kerja di industri ini akan banyak. Ini peluang-peluang yang saya kira bisa dimasuki. Itu tadi peluang,” paparnya.
Pada kesempatan itu Jokowi menjamin kerahasiaan data para peserta tax amnesty.
“Yang ikut (program tax amnesty), itu tidak dijadikan dasar untuk penyelidikan, untuk penyidikan, dan penuntutan pidana, tidak akan. Karena payung hukumnya, payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty itu mengatakan seperti itu, ada payung hukumnya yang jelas ini. Dan data itu, sekali lagi, tidak dapat diminta oleh siapapun dan tidak akan diberikan kepada siapapun, payung hukumnya ada. Dan yang membocorkan, nah yang membocorkan pasti di dalam kan, yang membocorkan kena pidana maksimal 5 tahun, jelas sekali itu,” ungkapnya.
Selain untuk membangun infrastruktur, dana yang parkir di luar negeri bisa menambah penerimaan negara untuk disalurkan ke desa guna memperbaiki pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan rakyat.
“Dan manfaat bagi perekonomian nasional kita, ini manfaatnya sangat besar sekali. Bukan hanya urusan penerimaan negara tetapi dengan adanya arus uang masuk dari repatriasi ini, dari amnesti pajak ini akan ada yang namanya penguatan nilai tukar rupiah. Dan sekarang sudah kejadian, belum masuk saja sudah kejadian. Saya enggak tahu nanti pengaturannya oleh Pak Gubernur BI seperti apa, pengendaliannya. Kalau terlalu kuat kan juga tidak baik, karena produk-produk kita, komoditas-komoditas kita menjadi tidak kompetitif di pasar-pasar dunia, pasar-pasar ekspor. Akan ada penguatan nilai tukar rupiah,” urainya.
Cadangan devisa, lanjutnya, juga akan meningkat. “Sekarang US$ 109 milyar , dari yang sebelumnya US$ 103. Ini belum mulai, kan baru mulai Senin, ini sudah, apalagi kalau sudah mulai. Iya dong, ya mestinya– kita itu kan mengekspor komoditas; mengekspor, dulu, kayu, zaman booming kayu dulu; minerba– ini kan mestinya akan memperkuat cadangan devisa kita. Kalau saya kan hitung-hitungan kayak itu hapal. Kenapa enggak masuk? Ya karena di situ ada transfer pricing. Saya kan ekspor-impor, ya ngerti, jadi enggak usah… ya sudah lah buka-bukaan lah kita sekarang lah, enggak usah ada yang ditutup-tutupi,” ungkapnya.
Sementara perbankan akan mengalami peningkatan likuiditas. “Perbankan kita akan kebanjiran uang, sehingga nanti penyaluran kredit pun juga akan semakin banyak kepada masyarakat, baik usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, juga usaha besar,” jelasnya. (dya)
