Jokowi Minta Pengelolaan Keuangan Haji Transparan, Akuntabel, dan Ikuti Prinsip Syariah

Kamis, 26 April 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –   Presiden Joko Widodo   menegaskan, pengelolaan keuangan haji  harus   transparan dan akuntabel“Tentu saja kita ingin yang transparan, yang akuntabel dan ini juga sangat penting dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ada,” jelasnya  dalam   Rapat Terbatas (ratas) mengenai Pengelolaan Dana Haji, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4).

Dilaporkan laman Sekretariat Kabinet, dalam   Rapat Terbatas itu  Presiden meminta   laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait kepercayaan yang telah diberikan kepada umat,  khusunya mengenai dana yang ada.

 Sebelumnya,   pada 11 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).Disebutkan dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2017 itu, BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpres Nomor 110 Tahun 2017 bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda ratas kali ini, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala BKPM Thomas Lembong, Waseskab Ratih Nurdiati, dan Anggota BPKH. (rdy)

Artikel Terkait:   Dana Haji Rp 54,57 Triliun Parkir di Deposito Syariah, Rp 35,786 Triliun di Obligasi

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com