Jokowi Teken Perpres Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila

Rabu, 31 Mei 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Perpres yang diteken pada 19 Mei 2017 dengan adanya pertimbangan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis dan terpadu.

Disebutkan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila(UKP-PIP) merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila. UKP-PIP ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala.

“UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan,” demikian yang termaktub dalam Pasal 3 Perpres, sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab.

Dalam melaksanakan tugasnya, UKP-PIP menyelenggarakan fungsi antara lain, perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Kemudian, pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Dalam Perpes disebutkan, susunan organisasi UKP-PIP terdiri atas pengarah dan pelaksana organisasi. Untuk pengarah terdiri atas tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat dan tokoh purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS dan akademisi. Kemudian untuk pelaksana organisasi terdiri atas kepala, deputi bidang pengkajian dan materi, deputi bidang advokasi, deputi bidang pengendalian dan evaluasi.

Untuk pengarah, dari masing-masing unsur tersebut paling banyak tiga orang dan memiliki tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Ketua pengarah dipilih oleh anggota pengarah melalui mekanisme internal pengarah.

Adapun Kepala sebagaimana mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PIP, dan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan dari Pengarah. Dalam Perpres ini juga disebutkan, deputi dibantu oleh paling banyak 15 tenaga profesional, yang terdiri atas tenaga ahli utama, tenaga ahli madya dan tenaga ahli muda.

Tenaga profesional harus memenuhi kriteria seperti setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan UUD RI Tahun 1945; memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (au)

Leave a Reply