Kapolri: Anggota Polri yang Gagal Pencalonan Pilkada Masih Bisa Balik Lagi Berdinas

Senin, 15 Januari 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE – Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih memberikan ruang kepada anggotanya untuk kembali berdinas apabila gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah pada 12 Februari 2018 mendatang. Tito masih menunggu sampai dengan proses penetapan KPUD.

“Kalau penetapan dia gagal dan mereka ingin terus mengabdikan diri di Polri, tidak ada larangan untuk menolak mereka,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, hari ini.

Namun, Tito juga tidak akan menghalang-halangi anggota Polri bila ingin tetap mengajukan pensiun dini meski gagal menjadi calon kepala daerah sesuai keputusan KPUD. “Kita tetap akan fasilitasi. Enggak ada larangan,” kata Kapolri, demikian dikutip viva.co.id.

Atas dasar itu, Tito belum memproses surat pengunduran diri para anggota Polri yang maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018. Proses akan dilakukan setelah KPU memastikan anggota Polri tersebut lolos atau gagal sebagai kandidat kepala daerah dalam Pilkada.

Sementara itu syarat yang diatur dalam peraturan KPU (PKPU) calon kepala daerah yang telah mendaftar menjadi bakal calon kepala daerah dan berasal dari kalangan aparatur sipil negara, TNI, Polri harus menyerahkan tiga jenis dokumen kepada KPUD untuk proses verifikasi. Pertama, surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai TNI, Polri dan ASN.

Kedua, surat pernyataan dari atasan yang berisi telah menerima surat pengunduran diri anggota TNI, Polri. Dokumen tersebut harus diserahkan kepada KPUD selama proses verifikasi calon kepala daerah berjalan hingga penetapan dilakukan pada 12 Februari. Dokumen ketiga, berupa surat keputusan pengunduran diri yang dikeluarkan oleh atasan dari bakal calon kepala daerah yang berasal dari TNI, Polri maupun ASN. Dokumen ini harus diserahkan maksimal enam hari setelah penetapan calon kepala daerah, yakni pada 18 Februari.

Apabila salah satu dokumen tidak diserahkan, maka KPUD bisa menyatakan bakal calon kepala daerah gagal menjadi calon kepala daerah. Dan ikut Pilkada di daerah tersebut.

Dari data KPU anggota Polri yang menjadi kandidat dalam Pilkada diantaranya Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw untuk Pilkada di Papua. Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Anton Charliyan di Pilkada Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin di Pilkada Provinsi Kalimantan Timur. (ulf)

Leave a Comment