Kementerian/Lembaga Diminta Perbaiki Penganggaran

Kamis, 7 Desember 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menilai  penganggaran kementerian dan lembaga selama ini  lebih fokus pada kegiatan pendukung ketimbang kegiatan inti. Karena itu selanjutnya kementerian dan lembaga diminta memperbaiki penganggaran dengan memangkas alokasi anggaran untuk belanja operasional.

“Kita yang hadir di sini 100%  tahu mengenai yang terjadi adalah penyusunan RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) atau dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan kegiatan intinya,” kata Presiden saat bicara pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu (6/12).

Presiden mencontohkan penganggaran Kementerian Tenaga Kerja berkenaan dengan pemulangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mencapai Rp 3 miliar namun yang digunakan untuk pemulangan hanya Rp 500 juta, sisanya untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain.

“Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di Kementerian/Lembaga, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, terus gimana hasilnya,” kata Jokowi, yang sudah membicarakan perbaikan masalah itu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Presiden mengatakan alokasi anggaran untuk kegiatan inti kebanyakan hanya 20% dari total anggaran, sisanya yang 80%  justru dialokasikan untuk kegiatan pendukung.

“Model seperti ini harus dihentikan. Nanti saya akan buka satu per satu, tak tunjukin yang gamblang ini tadi. Gimana mau ada hasil setiap begitu perencanaannya, belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja dan inti kegiatan,” tutur Jokowi.

Presiden lalu mengatakan bahwa belanja negara yang pada 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun harus dijaga supaya efektif pemanfaatannya. “Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, baik dari sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” katanya.

Ia mengatakan DIPA yang sudah diserahkan pada 86 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp 847,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,2 triliun dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan.

“Sekali lagi angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Sangat kebangetan sekali bahwa kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang,” katanya, menegaskan.

Presiden juga meminta kementerian dan lembaga berorientasi pada hasil dalam menyusun anggaran, memfokuskan anggaran untuk kegiatan inti serta mengefisienkan penggunaan anggaran dengan tidak memperbesar belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat.

“Sekali lagi, uang Jangan diecer-ecer semuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak nampak, baunya saja tidak nampak, apalagi fisiknya… ini kalau kita terlalu banyak kegiatan,” ujarnya.

Sederhanakan yang rumit

Presiden menuturkan bahwa pada acara Hari Guru Nasional di Bekasi, Jawa Barat, dia mendapat keluhan dari para guru mengenai rumitnya administrasi tunjangan, prosedur kenaikan pangkat, dan prosedur sertifikasi.

“Beliau-Beliau menyampaikan, Pak kita ini jadi tidak konsentrasi urusan belajar mengajar tapi justru habis tenaga kita untuk ngurusi administrasi, prosedur yang tadi saya sampaikan,” ungkapnya.

Masalah itu, menurut dia, tidak hanya dialami oleh pada guru namun juga oleh kelompok masyarakat lain dalam mengurus hal-hal yang lain.

“Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di urusan-urusan itu. Yang sampai hari ini belum bisa kita potong. Oleh sebab itu segera semuanya, dari pusat, sampai ke daerah, sederhanakan ini,” ia menegaskan. (ki)

Leave a Comment