Komnas HAM Awasi Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Selasa, 10 Agustus 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemerintah makin serius  menghapus  diskriminasi ras dan etnis dengan memberi kewenangan kepada Komnas HAM  untuk melakukan pengawasan   terhadap segala    bentuk upaya   penghapusan  diskriminasi  ras dan etnis.

Pengawasan itu meliputi  sejumlah hal. Antara lain,   pemantauan dan penilaian atas  kebijakan pemerintah  dan pemerintah daerah   yang  dinilai  berpotensi   menimbulkan  diskriminasi  ras dan etnis;  serta mencari fakta  dan melakukan penilaian  kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau  lembaga publik  atau swasta   yang diduga  melakukan tindakan diskriminasi  ras dan etnis.

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2010  tentang  Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis disebutkan bahwa  Komnas HAM melakukan pengawasan   berdasarkan prinsip   kejujuran, kebenaran,   keadilan,   keterbukaan,   kemandirian,  nondiskriminasi,  dan profesionalitas.

Dijelaskan dalam PP yang berlaku mulai 12 Juli 2010,  pengawasan oleh Komnas HAM   dapat dilaksanakan  berdasarkan laporan dan/atau  atas prakarsa  lembaga  tersebut.  Pelakanaannya   harus dilengkapi  dengan surat tugas  yang ditandatangani oleh pimpinan Komnas HAM,   dan dilakukan dengan  memberitahu pihak terlapor. Pelaksanaan  pengawasan itu   dilakukan paling lambat  90   hari  kerja sejak   tanggal penugasan.

Selain  pengawasan, Komnas HAM juga  melakukan   pemantauan, yang merupakan  serangkaian  tindakan untuk mengetaui ada atau   tidaknya kebijakan  yang berpotensi   menimbulkan  diskriminasi   ras dan etnis   serta penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan  etnis.

Untuk melaksanakan  tindakan  pemantauan, Komnas HAM  bertugas dan berwenang melakukan  sejumlah tindakan, seperti  mengamati  penyelenggaraan  penghapusan  diskriminasi ras dan etnis; serta mencari data, informasi, dan fakta  dengan mendatangani  pelapor, terlapor, korban, dan/atau saksi.

Kewenangan lainnya adalah  pencarian fakta, yang  merupakan serangkaian  tindakan guna  menemukan atau mencari data, informasi, dan fakta  terhadap orang  perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga publik atau swasta  yang diduga  melakukan tindakan   diskriminasi ras dan etnis.

Pelaporan

PP itu juga mengatur tata cara pelaporan. Disebutkan bahwa  laporan harus  dalam bentuk tertulis, dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan memenuhi  persyaratan.  Laporan itu memperoleh  nomor pendaftaran dan bukti  pendaftarannya  diberikan  kepada pelapor.

Laporan yang sudah  mendapat nomor pendaftaran   harus diproses  paling lambat 14 hari  kerja sejak laporan diterima. Penerimaan  laporan dilaksanakan   oleh  unit kerja  yang secara khusus  menangani pelaporan   diskriminasi  ras dan etnis.

Ditegaskan bahwa  Komnas HAM wajib menjaga kerahasiaan  identitas pelapor, dan  bila proses pengawasan  terkait  dengan anak maka  Komnas HAM wajib  memperhatikan prinsip-prinsip  hak anak. (ra)

Leave a Reply