Mandat Penugasan Khusus Ekspor kepada LPEI Diperluas

Jumat, 12 Januari 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Menteri Keuangan  Sri Mulyani pada 21 Desember 2017 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.08/2017 (PMK 198/2017) tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sejak Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1054) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sesuai dengan mandat dari Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 hal terkait penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penugasan khusus dimaksud diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor.

“Penerbitan   PMK 198/2017 bertujuan untuk memperjelas kewenangan LPEI dalam melaksanakan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dalam mendorong ekspor barang dan jasa, serta menyempurnakan pengaturan pelaksanaan PKE. Adapun pelaksanaan tersebut meliputi perluasan ruang lingkup PKE, penyempurnaan kriteria PKE, sumber dana PKE, biaya operasional PKE, pemanfaatan dana PKE dalam mata uang asing, serta mekanisme pembukuan dan pelaporan,” ungkap Wempi Saputra, Plh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rabu.

Ruang lingkup PKE dalam PMK Nomor 198/PMK.08/2017 mempertegas empat mode ekspor jasa. Yaitu,  jasa yang dipasok dari wilayah negara Indonesia ke wilayah negara lain (cross border supply);  jasa yang dihasilkan di wilayah negara Indonesia untuk dikonsumsi oleh konsumen dari negara lain (consumption abroad);  jasa yang dihasilkan melalui kehadiran badan usaha Indonesia di negara lain (commercial presence); serta  jasa yang dihasilkan dari keberadaan individu (pemasok jasa) dari Indonesia di negara lain (movement of natural persons).

Dengan adanya perubahan tersebut, LPEI dapat lebih fleksibel dalam melaksanakan PKE sehingga program ekspor nasional dapat didukung dengan lebih optimal. Selanjutnya, LPEI diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghemat devisa dengan cara memberikan pembiayaan kepada produsen yang memproduksi bahan baku yang sebelumnya diimpor untuk menghasilkan barang berorientasi ekspor.

“Pertumbuhan ekspor juga dapat terdorong melalui penciptaan eksportir baru (korporasi dan UKM) serta diversifikasi produk dan tujuan ekspor ke negara-negara non-tradisional,” kata Wempi.

Penerbitan PMK 198/2017, lanjutnya,   dapat memberikan benefit ekonomi melalui multiplier effect dari penugasan yang dilaksanakan, antara lain terciptanya lapangan kerja, munculnya produk unggulan, terbentuknya supply chain dari produk yang diekspor, dan terbukanya pasar ekspor baru. (rud)

 

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com