Mendag: Ekspor dan Investasi, Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 16 April 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa ekspor dan  investasi menjadi kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan pada acara  Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang berlangsung,  Jumat (13/4) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan Bank Indonesia dengan mengusung tema ‘Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri’. Turut  hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang PerekonomianDarmin Nasution, Gubernur   Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo,Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Duta Besar  Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala  Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinasyah Tuwo, serta para Walikota dan Bupati di Provinsi  Kepulauan Riau.

“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekspor dan investasi. APBN merupakan stimulasi,” jelas Mendag menyampaikan kembali arahan Presiden Joko Widodo.

Tahun 2018, lanjut Mendag, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 11%. Target ini  ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2017 yang  mencapai USD 168,7 miliar, atau tumbuh 16,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Indonesia  juga berhasil mencatat surplus perdagangan sebesar USD 11,8 miliar.

“Namun demikian, Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor barang-barang bernilai tambah  tinggi,” tandas Mendag.

Dalam pertemuan tersebut, Mendag juga menyampaikan tiga hal pokok utama yang perlu  diperhatikan dalam peningkatan ekspor. “Ketiga hal tersebut yaitu menjaga ketersediaan bahan baku  dan barang modal serta stabilitas harga barang modal pada harga internasional yang kompetitif,  perluasan pasar ekspor, serta peningkatan ekspor jasa,” jelasnya.

Upaya menjaga ketersediaan bahan baku dan barang modal, menurut Mendag dapat dilakukan  melalui penurunan tarif, memberikan kemudahan dalam proses pengurusan lisensi dan perizinan  ekspor dan impor, serta meningkatkan transparansi peraturan ekspor dan impor.

Sedangkan perluasan pasar ekspor dapat dilakukan dengan menjaga jumlah perjanjian perdagangan  bilateral, regional dan multilateral; penjajakan pasar-pasar ekspor nontradisional; reorientasi fungsi  atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center untuk menjadi agen intelijen bisnis guna  mengetahui kebutuhan konsumen; serta mengoordinasikan promosi perdagangan agar dapat  dilakukan dalam skala besar secara efisien untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Selanjutnya, peningkatan ekspor jasa dapat dilakukan antara lain denganpengembangan e-dagang,  teknologi dan bisnis berbasis internet, serta potensi ekspor jasa di bidang desain, arsitektur,  akuntansi, serta teknologi komunikasi dan informasi.

“Tahun 2018-2019, perekonomian dunia diprediksi tumbuh 3,9%, dan Indonesia 5,4%. Indonesia  harus dapat menggunakan momentum ini untuk melanjutkan reformasi sehingga dapat mencapai  pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkesinambungan,” pungkas Mendag.

Rakor ini mengidentifikasi empat arah kebijakan utama guna mempercepat pengembangan industri  berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh, didukung insentif  yang memadai dan infrastruktur yang berkualitas.

Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang  mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar  melalui perjanjian perdagangan. Keempat, keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.

Keempat langkah strategis itu akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan  bersinergi. Keempat kebijakan itu adalah mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di  daerah melalui pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal; menurunkan biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air dan listrik;
penguatan sumber daya manusia untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan otomasi proses produksi (Industry 4.0);  dan perluasan pasar ekspor industri nasional dengan menambah kerja sama perjanjian perdagangan  bilateral/multilateral (Free Trade Agreement/FTA dan Preferential Trade Agreement/PTA) dengan  tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. (rdy)

 

Leave a Comment