OJK Luncurkan Aturan Transaksi Repo

Senin, 13 Juli 2015

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terkait pedoman transaksi Repurchase Agreement (Repo) bagi Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan dengan maksud untuk memberikan pedoman standar Transaksi Repo mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional, serta memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo.

Ada dua pokok pengaturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repo bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK Transaksi Repo). Pertama, Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Kedua, setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek dan wajib dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.
Perjanjian tertulis atas Transaksi Repo tersebut wajib menerapkan Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Transaksi Repo tersebut dilakukan dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter; dan/atau menggunakan prinsip-prinsip Syariah.
“Untuk memberikan waktu yang memadai kepada Lembaga Jasa Keuangan guna mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK Transaksi Repo ini maka POJK ini baru mulai berlaku pada 1 Januari 2016,” bunyi  informasi yang dilansir di laman OJK, pekan lalu.

Terkait peraturan di Pasar Modal, OJK juga mengeluarkan aturan tentang kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk memberikan informasi melalui situs web, yang juga berlaku mulai 1 Januari 2016. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan akses pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Emiten atau Perusahaan Publik secara aktual dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi,” demikian OJK. (ra)

Leave a Comment