PBNU: Penyelenggaraan Donasi Alfamart Agar Transparan

Jumat, 17 Februari 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak transparansi penyelenggaraan donasi yang dilakukan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Pernyataan PBNU dikeluarkan terkait tuntutan transparansi dana sumbangan atau donasi uang kembalian konsumen yang belanja di Alfa oleh konsumen Mustholih Siradj.

Hal itu dinyatakan dalam surat PBNU yang ditujukan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, di Jakarta, hari ini. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faishal Zaini.

Dalam surat tersebut dinyatakan, PBNU memberi dukungan keterbukaan informasi penyelenggaraan donasi kembalian konsumen di Alfamart. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat atau konsumen yang selama ini memberi donasi uang kembalian ke gerai Alfamart, dan perlunya keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan sumbangan.

“Dengan ini PBNU mendukung penuh upaya, dan ikhtiar Sdr Mustolih Siradj, untuk mendesak transparansi penyelenggaraan donasi yang dilakukan Alfamart,” kata Said.

Said mengatakan transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar penyelenggara sumbangan bertanggung jawab, amanah, akuntabel, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat atau konsumen.

Seperti diketahui, salah seorang pelanggan pelanggan ritel besar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Mustolih Siradj (36 tahun), pernah meminta transparansi dana sumbangan atau donasi uang kembalian konsumen yang belanja di Alfa. Kasus ini pernah ditangani Komisi Informasi Publik. Setahun berlalu, peluru berbalik kepadanya. Kini, Mustolih justru digugat manajemen Alfamart.

Kasus ini berawal dari gugatan warga Tangerang Selatan itu terhadap Alfamart ke Komisi Informasi Publik karena enggan membuka informasi mengenai dana sumbangan, atau donasi.

“Saya konsumen yang kritis mau tahu informasi, tapi  malah digugat,” katanya seperti dikutip viva.co.id beberapa waktu lalu.

Ia merasa aneh dengan kejadian yang menimpa dirinya itu. Menurut dia, hanya di Indonesia, ada konsumen minta data dan informasi pengelolaan sumbangan malah dijawab dengan gugatan ke pengadilan.

“Tahun 2015, Alfamart menghimpun dana sumbangan dari kembalian uang konsumen Rp 33,6 Miliar, tapi tidak jelas ke mana penyalurannya. Tidak ada audit akuntan publik,” katanya.

Merasa Alfamart tidak transparan, Mustolih mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik, pada tahun lalu. Alfamart diperintahkan memberikan data kepada Mustolih.

“Tetapi, tidak semua data itu dijawab oleh Alfamart. Dia malah menyewa pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra beserta 14 lawyer menggugat balik ke Pengadilan Negeri Tangerang,” tuturnya.

Dia mengingatkan kepada publik, untuk berpikir ulang menyumbang kepada Alfamart. “Jangan sampai seperti saya, sudah nyumbang dan sering belanja, malah diseret ke pengadilan,” katanya menuturkan.

Rencananya Mustolih akan minta perlindungan hukum ke Presiden, DPR, Menteri Perdagangan, Menteri Sosial yang menerbitkan izin sumbangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional agar tidak ada lagi konsumen dan masyarakat yg diseret oleh Alfamart gara-gara minta transparansi.

“Saya akan laporkan juga Alfamart ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Karena dia tercatat di bursa efek,” katanya menambahkan. (ulf)

Leave a Comment