Pemanasan Global Jangan Dianggap Enteng

Selasa, 22 November 2011

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  –  Wakil Presiden Boediono mengungkapkan,  di Indonesia,lebih dari 60 % emisi karbon, penyebab utama pemanasan global, berawal dari sektor kehutanan.

Menurut dia,  yang pertama dan yang utama akan menanggung dampak dari perubahan iklim, pemanasan global, peningkatan permukaan laut adalah negara kepulauan seperti Indonesia. Dan dampak-dampak negatif ini sudah mulai  dirasakan sekarang.

“Dampak itu akan makin dirasakan oleh generasi-generasi mendatang, anak cucu kita. Tidaklah bertanggungjawab, kalau kita menganggap ringan masalah pemanasan global ini,” Boediono mengingatkan dalam sambutan pada pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia V Tahun 2011 di Jakarta, Selasa (22/11).

Upaya yang harus dilakukan,  dia melanjutkan, adalah   membalik trend perkembangan yang berlangsung sampai sekarang. Upaya ini yang paling pertama dan paling utama memerlukan penyatuan tekad, visi dan langkah.

“Tidak ada lagi waktu untuk menunda. Setiap penundaan akan membuat masalahnya menjadi lebih besar dan lebih berat lagi,” tegasnya.

Wapres berharap  Kongres Kehutanan kali ini dapat membantu menyatukan tekad dan langkah untuk membalik trend yang mengkhawatirkan ini.

“Saya menganggap Kongres ini, dimana stakeholders utama kehutanan bertemu, adalah forum terbaik untuk mencapai kesepahaman dan konsensus mengenai apa yang harus kita lakukan bersama untuk mengatasi masalah yang kita hadapi, masalah bersama kita, masalah yang nanti akan membebani anak cucu kita apabila kita tidak melakukan sesuatu,” dia memaparkan.

Diingatkannya pula bahwa dalam konsep pembangunan berkelanjutan, hutan bukan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi pemanfaatannya harus berkelanjutan, harus sustainable dan tidak menimbulkan beban dimasa mendatang.

“Kita harus mencari cara-cara pemanfaatan hutan kita yang tetap dapat menjaga fungsi hutan.  Dengan cara berpikir baru, dengan teknologi baru cara-cara seperti ini sangat dimungkinkan,” ucapnya.

Tugas  bersama   yang paling mendesak, menurut  Wapres,   adalah bagaimana   pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat  mengambil langkah-langkah bersama untuk menangani daerah-daerah yang terlanjur rusak, yang keseimbangan ekologinya sudah terganggu. Rusak karena kesalahan pengelolaan dimasa yang lalu, atau karena pengelolaan buruk yang sampai sekarang masih berlangsung.

Di bidang regulasi, dia  menambahkan,   Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang penundaan selama dua tahun pemberian ijin baru dan sekaligus dilakukan penyempurnaan  tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

September lalu,   telah diterbitkan  pula Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 yang memuat lebih dari 70 rencana aksi untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang didanai sendiri oleh Pemerintah.

Langkah-langkah ini, kata Wapres,  hanyalah sebagian dari langkah-langkah yang diperlukan dan merupakan langkah-langkah awal, yang harus diikuti dengan langkah-langkah lanjutan, termasuk langkah-langkah di luar sektor kehutanan yang relevan untuk membalik trend tadi.

“Sambil menunggu langkah-langkah lanjutan,  langkah-langkah awal ini harus kita amankan bersama pelaksanaannya di lapangan,” ucapnya.

Wapres  juga  mengharapkan peran besar dari Dewan Kehutanan Nasional, yang didukung dengan keputusan-keputusan kongres yang berbobot, untuk membangun kesatuan niat dan langkah untuk mengatasi masalah  bersama  itu.

“ Kita juga mengharapkan Dewan Kehutanan Nasional untuk mengawal pelaksanaan dari apa-apa yang telah disepakati,” tuturnya.

Wapres mengakhiri sambutannya dengan mengutip pepatah Cina kuno: “Apabila engkau tidak lagi menjumpai pohon untuk berteduh dari terik matahari, jangan salahkan matahari. Salahkan dirimu sendiri.” (ra)

 

Leave a Reply