Pemerintah Susun Skema Insentif untuk Program Kendaraan Emisi Rendah

Selasa, 25 Juli 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Kementerian Perindustrian fokus mendorong pelaku industri otomotif di Indonesia agar terus berinovasi termasuk dalam upaya pengembangan teknologi kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Langkah ini sebagai salah satu komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030.

“Teknologi kendaraan masa depan tersebut, antara lain mengarah kepada advance diesel atau petrol engine, bahan bakar alternatif (biofuel), bahan bakar gas, hybrid, kendaraan listrik, dual fuel (gasoline-gas), dan fuelcell (hydrogen),” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (24/7).

Menperin menegaskan, pihaknya tengah menyelesaikan skema insentif untuk program kendaraan emisi rendah (low carbon emission vehicle/LCEV). Program ini merupakan lanjutan dari program yang sudah bergulir sebelumnya, yakni Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost and green car (LCGC).

“Kebijakan ini dapat terlaksana apabila BBM Euro IV sudah tersedia pada tahun 2019 atau lebih cepat,” ucapnya.

Airlangga mengakui, mobil listrik bisa menjadi alternatif teknologi otomotif yang ramah lingkungan, Namun, penerapannya harus bertahap, tidak secara langsung.

“Sebelum ke mobil listrik, kita sebaiknya masuk yang hybrid dulu,” imbuhnya.

Pengembangan mobil listrik di Indonesia harus diawali dengan teknologi baterai, motor induksi, dan piranti lunak (software).

Selain itu, supaya kompetitif dibutuhkan keringanan buat pelaku industri agar bisa terjangkau konsumen. “Mobil listrik kan mahal. Harus ada insentif dari pemerintah,” ungkapnya.

Mengenai penerapan standar emisi Euro IV, Airlangga menyatakan, pelaku industri sudah siap untuk menjalankan aturannya.

“Jadi jadwalnya Euro IV mudah-mudahan sebelum Asian Games berlangsung, sehingga tinggal pelaksanannya bagaimana industri dan supliernya, tier 1, tier 2 untuk menyesuaikan,” tuturnya.

Menperin pun memastikan bahwa proyek mobil listrik sudah ada di dalam peta jalan Kementerian Perindustrian untuk pengembangan industri otomotif di Indonesia.

Hingga saat ini, populasi mobil listrik di dunia sekitar 4 juta unit dan diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 10 juta unit.

Kaji regulasi

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan, dalam pandangan Kemenperin, pengembangan mobil listrik adalah untuk memfasilitasi dan mendorong agar industri kendaraan bermotor yang sudah ada saat ini mampu menghasilkan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Ini berkaitan dengan keputusan standar emisi Euro IV yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Maret 2017.

“Jadi, bagaimana mendorong industri yang sudah ada mau masuk ke dalam produksi kendaraan listrik. Kan sudah ada industrinya. Kalau harus produksi mesin listrik, harus pakai mesin berbeda. Kami minta mereka (produsen) pelajari teknologinya, kira-kira butuh satu tahun” papar Putu.

Menurut dia,  teknologi yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah mobil hybrid, kendaraan yang menggunakan dua jenis teknologi untuk sumber tenaganya, yakni mesin bensin dan baterai.

“Dengan infrastruktur yang ada di Indonesia, teknologi hybrid lebih memungkinkan untuk diaplikasikan, dibandingkan mesin listrik secara tunggal. Saat ini produsen otomotif Jepang pendekatannya lebih pada pengembangan hybrid, bukan electric vehicle,” paparnya.

Oleh sebab itu, Putu mengatakan, pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku untuk menarik minat industri otomotif di Indonesia memproduksi mobil listrik. Agar hal tersebut bisa menjadi insentif bagi pelaku industri kendaraan.

“Insentifnya lagi dibicarakan, tetapi wajib mengacu pada Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Kalau LCGC, itu sudah mencapai 80 persen komponen lokalnya. Kalau mobil listrik belum ditentukan, masih dibahas,” ungkapnya.

Putu juga menyampaikan, bisa saja mobil listrik yang dijual di Indonesia bakal bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Hitungannya kan dari seberapa emisi yang dikeluarkan, semakin kecil semakin tinggi insentifnya. Kalau listrik seharusnya nol, kan tanpa emisi sama sekali,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Johannes Nangoi mengatakan, sebaiknya pemerintah fokus dulu terhadap aturan Euro IV yang baru akan mulai diberlakukan pada tahun depan.

Selain itu, menurut dia,  beberapa produsen telah siap untuk mengembangkan mobil listrik karena teknologinya sudah ada.

“Hanya saja regulasi perpajakan dan kebijakan fiskal harus bisa diselesaikan agar tidak bermasalah ketika mobil listrik diluncurkan,” ucapnya. (rud)

Leave a Comment