Penetapan Harga BBM Disarankan Transparan

Senin, 16 April 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) disarankan dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Dengan demikian, penetapan harga BBM tersebut dapat diterima oleh pelaku usaha, yakni PT Pertamina (Persero) dan SPBU milik asing, sekaligus juga diterima oleh rakyat sebagai konsumen,” kata pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi di Jakarta, Senin (16/4).

Fahmy mendukung kebijakan penetapan harga BBM melalui persetujuan pemerintah itu, karena akan menjaga keamanan pasokan BBM, sekaligus mengendalikan inflasi.

Namun, lanjutnya, tanpa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka kebijakan penetapan harga BBM itu dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru.

Menurut dia, penerapan kebijakan penetapan harga BBM itu di antaranya perlu mengantisipasi dampaknya terhadap iklim investasi SPBU.

Pasalnya, pertimbangan utama SPBU asing masuk ke Indonesia karena adanya kewenangan menetapkan harga jual sesuai mekanisme pasar.

“Kebijakan baru itu seharusnya dapat mengatasi masalah, tanpa menimbulkan masalah baru,” kata mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas itu.

Fahmy juga mengatakan penetapan harga BBM itu sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan Pasal 28 (2) UU Migas No 22 Tahun 2001, yang berbunyi “Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. (uki)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com