Pengesahan RUU Terorisme, Bambang: Tinggal Satu Pasal

Selasa, 15 Mei 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Pengesahan Revisi Undang-undang (RUU) hampir rampung. Setidaknya 99 persen pasal dalam RUU sudah diketuk. Karena itulah, RUU tersebut sejatinya sudah siap untuk disahkan menjadi UU sebelum reses masa sidang lalu.

Namun, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, seperti dikutip hukumonline, sayangnya dalam perjalanannya terdapat satu pasal, yakni terkait dengan pendefinisian terorisme, yang mengganjal. Bila pendefinisian yang diatur dalam Pasal 1 sudah disepakati antara DPR dan pemerintah, maka RUU tersebut sudah dapat diselesaikan secara keseluruhan. “RUU tersebut bisa dituntaskan,” kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pembahasan RUU Terorisme di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR dengan pemerintah sudah pada tahap penyelesaian.

Belakangan, rentetetan aksi terorisme mulai kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua Depok hingga ledakan bom di tiga gereja yang berlainan lokasi di Surabaya mengagetkan Indonesia. Kerusuhan di Mako Brimob memakan korban tewasnya sejumlah anggota Brimob dan narapidana kasus terorisme. Belum lagi rangkaian aksi bom bunuh diri di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo yang berujung duka bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, desakan agar pembahasan RUU tersebut dapat segera diselesaikan sehingga bisa disahkan menjadi UU pun menguat.

Anggota Komisi II Firman Subagyo menambahkan, Panja DPR dan pemerintah mesti mempercepat pembahasan RUU. Alasannya karena UU yang baru dapat mendukung dan memberikan landasan hukum bagi aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana terorisme. Menurut dia, DPR dan pemerintah mesti lebih serius menyelesaikan pasal terkait pendefinisian terorisme.

Mantan Wakil Ketua Badan Legislasi itu berpendapat molornya penyelesaian pembahasan RUU tersebut diakibatkan adanya ego sektoral antarlembaga di pemerintahan. Akibatnya, terjadi tarik menarik kepentingan. Kendati demikian Firman mengakui masih terdapat kekurangan dalam UU No. 15 Tahun 2003.

Artikel Terkait:   Pilkada Serentak Jadi Hari Libur Nasional

Akibatnya, aparat penegak hukum tidak leluasa dalam bertindak represif. Begitu pula dengan belum masuknya keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme. Sebab itulah kebijakan dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme mesti dievaluasi melalui RUU tersebut. “Pasti harus dipercepat. Karena UU ini akan sangat mendukung dan memberikan satu landasan hukum bagi penegak hukum,” kata Firman menegaskan. (ulf)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com