Perpu JPSK Resmi Dicabut

Rabu, 8 Juli 2015

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Rapat paripurna  DPR, Selasa (7/7),   menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU Pencabutan Perpu JPSK) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan antara Pemerintah dan DPR ini merupakan suatu pencapaian dan terobosan yang sangat penting untuk memecahkan kebuntuan terkait status Perpu JPSK.

“Persetujuan DPR ini juga diharapkan dapat membuka jalan bagi pelaksanaan komitmen Pemerintah untuk membenahi sistem keuangan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK),” bunyi keterangan resmi Kementerian Keuangan, Selasa.

RUU Pencabutan Perpu JPSK terdiri dari 3 pasal. Pertama,  ketentuan mengenai pencabutan dan tidak berlakunya Perpu JPSK.

Kedua, ketentuan yang menyatakan bahwa keputusan yang ditetapkan berdasarkan Perpu JPSK tetap sah dan mengikat.

Ketiga,  ketentuan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu JPSK mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan persetujuan DPR atas RUU Pencabutan Perpu JPSK, diharapkan dapat membuka jalan bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang telah disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR melalui surat nomor R-44/Pres/07/2015 tanggal 3 Juli 2015.

RUU JPSK pada intinya berisi mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antar lembaga terkait dalam rangka menciptakan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Keberadaan RUU JPSK ini sudah sangat mendesak sebagai payung hukum guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan Indonesia yang lebih kokoh, sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri,” demikian Kementerian Keuangan. (RAy)

 

Leave a Reply