Persoalan Kemiskinan Tak Bisa Diselesaikan Satu Kementerian

Senin, 11 April 2016

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM  – Presiden Joko Widodo, Senin (11/4),  meluncurkan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan sinergi dan akumulasi berbagai program pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga, BUMN, serta swasta untuk membantu bangkitnya ekonomi rakyat, terutama petani dan nelayan.

 Pada kesempatan itu Jokowi   menekankan pentingnya seluruh kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama-sama, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita biasanya kerja sendiri-sendiri. Ini tidak boleh ada lagi. Dan Brebes menjadi percontohan pertama untuk kerja gotong royong ini. Kita harus optimistik, kerja gotong royong ini akan berhasil. Saya akan cek nanti. Kalau ini berhasil, kita akan terapkan di kabupaten/kota lain,” kata Presiden Jokowi.
Kegiatan yang dikoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini diselenggarakan   bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian UKMK,  Kementerian BUMN,  Kementerian Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian KKP, Kementerian PUPR,  BI, OJK, Pemda Propinsi Jawa Tengah, Pemda Kabupaten Brebes, BUMN-BUMN,  lembaga keuangan swasta dan pengembang aplikasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu per satu kementerian. Ini harus dikerjakan bersama-sama, keroyokan yang terorganisir, cerdas. Kalau dikerjakan bersama, dampaknya akan jauh optimal. Ini akan membentuk sebuah model, sebuah contoh untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kesenjangan,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut Darmin, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, dalam bentuk hasil pertanian, hasil kehutanan, hasil perikanan dan hasil pertambangan. Sejak dulu kita terkenal dengan produk rempah-rempah dan perkebunan seperti pala, cengkeh, teh dan tebu. Indonesia juga merupakan negara maritim terbesar di dunia, yang dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah lautan, yang mempunyai potensi besar untuk perikanan; sumber daya mineral laut.  Juga wisata bahari pada banyak tempat.
Hasil-hasil pertanian telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, masih banyak masyarakat Indonesia belum sejahtera. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan.
Data BPS per September 2015 menunjukkan terdapat 11,16% penduduk miskin di Indonesia dengan jumlah sekitar 28,5 juta jiwa. Penduduk miskin di perdesaan lebih besar di banding di perkotaan, yaitu 7% di perdesaan.
Mereka kebanyakan berprofesi sebagai petani/nelayan, yang lemah daya beli, lemah aset khususnya lahan, kualitas SDM rendah, dan terbatasnya akses kepada sumber daya produksi seperti benih, alat mesin pertanian dan modal usaha.
Di samping masih banyak penduduk miskin, kesenjangan ekonomi juga makin lebar. Data BPS menunjukkan Gini Ratio terus mengalami kenaikan sejak tahun 1996, yaitu 0,36 hingga mencapai 0,41 di tahun 2014. Kesenjangan tersebut juga makin lebar antara desa dan kota.
“Pada dasarnya, petani/nelayan di Indonesia dalam kesehariannya telah bekerja keras. Malahan sangat keras. Saya yang berasal dari desa kecil di Sumatera Utara mengetahui betul bagaimana usaha yang dilakukan penduduk desa, khususnya para petani. Hingga saat ini, mayoritas petani/nelayan belum hidup sejahtera. Tingkat kesejahteraannya masih jauh bila dibandingkan dengan tenaga kerja pada sektor lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani tersebut,” papar   Darmin.
Menurut  dia,   produksi pertanian di mana pun di dunia sangat tergantung kepada musim. Petani di negara tropis seperti Indonesia, khususnya komoditi pangan dan holtikultura, beruntung karena hanya mengenal dua musim, hujan dan kemarau. Sehingga pada dasarnya dapat melakukan beberapa kali musim tanam dan panen dalam setahun.
Namun kondisi itu harus dikelola dengan baik dalam kaitannya dengan penawaran dan permintaan komoditi tersebut. Pada saat panen raya, suplai melimpah, harga cenderung anjlok. Ini tentu merugikan petani.
Sebaliknya, saat musim tanam atau paceklik, suplai terbatas harga menjadi sangat tinggi. Ini merugikan konsumen, dan seringkali petani sendiri tidak menikmati kenaikan harga tersebut.
Dengan kondisi ini, maka petani membutuhkan dukungan untuk input produksi seperti benih dan pupuk, dan saluran air/irigasi. Petani juga membutuhkan dukungan pengelolaan pasca panen, untuk meredam gejolak harga yang terlalu tinggi, seperti informasi harga, gudang, teknologi pengolahan panen dan alternatif produk olahan yang mempunyai nilai tambah.
Selain itu, kebanyakan petani/nelayan tidak mempunyai aset, sehingga mereka hanya bekerja menggarap sawah (buruh tani).  Kalaupun mempunyai tanah, selain kecil atau luasnya terus mengecil karena telah dijual, juga tidak jelas kepemilikannya, atau belum bersertifikat. Selain mahal, proses untuk sertifikasi tahan memerlukan waktu yang lama bahkan tidak pasti kapan selesainya.
Petani/nelayan juga mempunyai akses terbatas terhadap produk/jasa lembaga keuangan. Mereka cenderung bertransaksi secara tunai, dan sulit memperoleh kredit modal usaha dari lembaga keuangan. Pengetahuan yang terbatas, menyebabkan petani/nelayan masih enggan mengakses produk/jasa keuangan dari bank.
Layanan perbankan pun kebanyakan belum sampai ke perdesaan. Kemampuan petani/nelayan untuk membeli benih, pupuk dan peralatan pertanian pun kurang memadai karena sulitnya akses pemodalan. Akibatnya, banyak petani/nelayan dan pelaku usaha desa tergantung kepada pembiayaan dari para pedagang perantara atau tengkulak, dengan bunga yang sangat tinggi dan persyaratan yang berat.
Masalah lain yang dihadapi petani/nelayan adalah rendahnya harga barang hasil pertanian/perikanan. Harga barang yang diterima petani/nelayan sangat rendah, dan sampai ke konsumen dengan harga sangat tinggi. Keuntungan yang diterima petani dari kerja kerasnya selama beberapa bulan, sangat kecil. Keuntungan terbesar justru dinikmati pedagang perantara atau tengkulak.
Ini tidak hanya terjadi pada petani bawang di Kabupaten Brebes, namun juga terjadi pada petani karet di Sumatera; petani coklat di Kabupaten Mamuju; petani padi di Jawa Barat dan nelayan dengan ikannya di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
Saat ini sebagian besar petani tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap harga jual produknya karena tidak tahu persis harga pasar, sulit mengangkutnya, adanya peran tengkulak yang kuat  serta kekhawatiran produknya menjadi busuk. Permasalahan ini meliputi masalah pemasaran, logistik (gudang dan pasar)  dan transportasi desa, yang seringkali menjadi penghambat untuk menyalurkan produk petani/nelayan hingga ke kota.
Karena itu pemerintah berinisiatif untuk meluncurkan program “Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat”. Dalam program ini permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, khususnya terkait upaya membantu mengatasi permasalahan petani/nelayan serta pelaku usaha di desa akan diselesaikan dengan pendekatan multidimensi, melalui sinergi kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dan pelaku usaha.
Caranya, antara lain, membantu petani/nelayan untuk memiliki sertifikat tanah, memberikan akses dan kemudahan bagi petani/nelayan untuk dapat mengakses produk/jasa dari lembaga keuangan termasuk akses mendapatkan kredit melalui KUR, atau dikenal dengan istilah keuangan inklusif.
Berikutnya adalah mendayagunakan pelayanan dan aplikasi  digital untuk mendorong pemasaran produk-produk pertanian/perikanan serta informasi berharga lainnya seperti harga, ketersediaan pupuk dan benih. Lantas membangun wahana agar produk petani/nelayan dapat disimpan dan diolah agar bernilai tambah, bisa diakses konsumen dengan mudah dan meenggunakan sistem logistik dan transportasi yang baik.
Garis besar kegiatan yang dihadiri lebih dari 1.000 orang,  sebagian besar petani/nelayan ini meliputi, antara lain, peningkatan nilai aset dengan pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT);  peresmian fasilitas umum seperti pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan peluncuran aplikasi android Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (siHaTi); meningkatkan keuangan inklusif dengan pengenalan Laku Pandai, e-payment, Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi pertanian dan pembiayaan mesin pertanian.
Dilakukan pula  peningkatan sarana produksi pertanian melalui pemberian  bibit, pupuk, serta mesin-mesin pertanian; pengenalan layanan digital untuk memasarkan produk pertanian/nelayan; meningkatkan distribusi barang melalui peningkatan logistik (gudang, pasar dan jasa ekspedisi kurir), dan sarana transportasi desa; pemberian sertifikat hak cipta dan perizinan usaha kecil dan mikro (IUMK).
  Acara  ini   dihadiri  sejumlah pejabat. Antara lain, Menkominfo Rudiantara, Mendag Thomas Lembong, Menperin Saleh Husin, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga, Men BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Men ATR/BPN Ferry M Baldan, Gubernur BI Agus Marto, Ketia OJK Muliaman Hadad, MenDes PDT Marean Jafar, Ka Bekraf Triawan Munaf, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bupati Brebes Idza Priyanti serta petinggi TNI/Polri. (rud)

 

Leave a Comment