Premium Akan Dihapus di Jakarta

Kamis, 4 Februari 2016

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengusulkan untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) Premium di Jakarta. Atas usul tersebut, PT Pertamina telah setuju bakal menghapus pengadaan jenis BBM itu. Namun, permintaan penghapusan tersebut belum disampaikan secara resmi kepada PT Pertamina.

“Pertamina kalau secara lisan dia setuju,” kata Ahok seperti dikutip viva.co.id.

Persetujuan itu, kata Ahok, baru disampaikan secara lisan oleh salah satu petinggi perusahaan minyak negara tersebut. Orang nomor 1 di Jakarta ini berharap Pertamina sebaiknya segera memutuskan kebijakan tersebut melalui persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pemerintah Provinsi DKI juga akan melayangkan usulan secara formal atas wacana yang baru dilontarkan Ahok awal Februari ini. Surat usulan itu akan digodok di pemerintah provinsi sebelum dikirimkan ke Pertamina.

“Pengiriman surat oleh pemerintah daerah (pemda) lama. Setelah saya ngomong lisan, verbalnya harus muter-muter,” katanya menambahkan.

Usulan penghapusan peredaran BBM premium di Jakarta diusulkan karena bahan bakar yang penjualannya sempat disubsidi pemerintah itu kurang tepat sasaran untuk ibukota. Subsidi dinilai tak lebih dari pemborosan anggaran negara. Apalagi kadar oktan premium yang rendah juga membuat konsumsi bahan bakar ini tak ramah bagi lingkungan. Ahok menambahkan, subsidi yang paling tepat untuk Jakarta adalah subsidi untuk fasilitas umum. Sementara BBM hanya akan berdampak pada aspek konsumtif.

“Model seperti itulah yang akan terus kami lakukan. Kalau rakyat enggak punya uang, minimal kami berikan mereka transportasi untuk bekerja. Minimal rakyat juga punya perumahan, punya perut yang kenyang. Anaknya sekolah punya KJP. Anggota keluarganya sakit, ada BPJS. Model subsidi seperti ini juga yang akan membantu menstabilkan angka inflasi kita,” kata Ahok menjelaskan.

Seperti diketahui, usulan Ahok ini bertujuan untuk memaksa para pengusaha angkutan umum beralih ke Bahan Bakar Gas (BBG).

Pemerintah Provinsi DKI, sejak tahun 2005 telah berupaya menerapkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pasal 20 dari Perda yang disahkan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Sutiyoso itu, mengatur agar setiap angkutan umum tak lagi menggunakan BBM, namun BBG. (paul)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com