Publik Kecam UU MD3, Presiden Pun Tidak akan Tandatangani

Selasa, 20 Februari 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Meski DPR sudah menyetujui perubahan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Namun Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani UU tersebut. Sejak disahkan, petisi yang mengecam pengesahan itu datang dari berbagai pihak.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly usai melapor ke Presiden Jokowi mengatakan, orang nomor satu di Indonesia itu memang mempersoalkan pasal-pasal penambahan.

“Jadi Presiden cukup kaget juga. Makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini, dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani,” kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Yasonna mengatakan, awalnya Daftar Isian Masalah (DIM) yang diajukan memang hanya satu yang disepakati, yakni adanya penambahan pimpinan DPR. Poin itu juga disepakati, sehingga kursi pimpinan dewan bertambah satu dan akan diberikan ke PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu tahun 2014.

Yasonna mengaku, awalnya sangat banyak pasal yang justru diajukan DPR untuk ditambah. Pasal-pasal itu bisa membuat DPR semakin perkasa. Namun pemerintah tidak menyepakati.

“Lebih dari 2/3 keinginan yang diminta DPR. Kalau kita setujui, waduh itu lebih super powerful lagi. Tapi okelah, itu perdebatan politik biasa saja,” katanya.

Publik merespon atas pengesahan UU tersebut. Pertama, penambahan pasal yang mengatur DPR bisa mempidanakan pihak tertentu yang menghina DPR. Tetapi melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hal itu tertera dalam Pasal 122 huruf k, di mana MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Masyarakat menilai pasal ini adalah upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan menjadi lembaga yang otoriter.

Kedua, pembuat petisi juga mempermasalahkan Pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang.

Pemanggilan paksa ini termasuk kepada pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR. Langkah ini bisa menjadi intervensi DPR terhadap proses pemberantasan korupsi di KPK, demikian tertulis dalam petisi yang diutarakan koalisi organisasi masyarakat sipil, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

Ketiga, pembuat petisi juga menyoroti Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin.

Pasal ini diyakini dapat menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan korupsi. Lama-kelamaan, ini akan membuat korupsi makin tumbuh subur di DPR.

“Meski DPR tahu bahwa masyarakat akan banyak menentang, tapi mereka tetap mengesahkan UU MD3. Mungkin karena itu disahkan secepat kilat,” tulis pembuat petisi.

Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, disinggung juga delapan parpol yang pada sidang paripurna Senin (12/2) kemarin menyetujui UU MD3. Delapan parpol tersebut yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Menhuk dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, publik telah mengkritisi dan menentang UU tersebut, maka Presiden Jokowi tidak menandatanganinya. Namun, diakuinya, walau begitu (tidak ditandatangani) tidak berpengaruh pada berlakunya UU MD3 yang baru.

“Tidak (UU MD3 tidak ditandatangani), UU tanpa ditandatangani kan sah sendiri. Tapi apa pun itu terserah Bapak Presiden, saya tidak mau ada pikiran Bapak Presiden seperti itu,” kata Yasonna menambahkan. (au)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com