RI Fokus pada Pengembangan Perdagangan Produk Pembangunan dalam Kerangka APEC

Kamis, 23 Februari 2017

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pada rangkaian pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di bawah keketuaan Vietnam tahun 2017, Indonesia berkomitmen mendukung upaya peningkatan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

Salah satunya melalui pengembangan perdagangan dan investasi pada produk-produk yang berkontribusi pada pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan (development products).

“Indonesia menaruh perhatian serius dan terus mengawal isu pengembangan perdagangan produk-produk pembangunan (Development Products) dalam kerangka Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik karena sasarannya adalah keluarga miskin, petani kecil, nelayan, dan masyarakat pedesaan,” tegas Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan, Deny Wachyudi Kurnia,  Rabu (22/2).

Komitmen ini ditunjukkan melalui kepemimpinan Indonesia dalam APEC Committee On Tade And Investment (CTI) Workshop on Promoting Trade in Products Which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development and Poverty Alleviation pada 22-23 Februari 2017 di Hotel Sheraton, Nha Trang City, Viet Nam.

Workshop diselenggarakan sebagai bagian dari The 1st APEC Senior Economic Officials’ Meetings and Related Meetings (18 Februari-3 Maret 2017) di tempat yang sama.

Sejak 2013 Indonesia menjadi pelopor kerja sama APEC bagi peningkatan perdagangan dan investasi “Produk-produk Pembangunan”, yaitu produk yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan (rural development and poverty alleviation), yang mencakup usulan 157 produk pada HS-6 digit.

Yang diperjuangkan Indonesia termasuk produk perikanan, sawit, karet, rotan, dan kertas. Pengembangan produk-produk pembangunan tersebut merupakan amanat dari Deklarasi KTT APEC di Bali (2013), yang diperkuat oleh Deklarasi KTT Beijing (2014), dan KTT Manila (2015).

“Melalui workshop ini, kami memajukan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh APEC, baik dalam bentuk penurunan hambatan perdagangan tarif maupun nontarif, fasilitasi perdagangan dan investasi, peningkatan kapasitas, ataupun dukungan/bantuan teknis. Workshop membahas hasil studi dan analisis yang dilakukan para pakar perdagangan, pertanian, dan hasil studi organisasi internasional, sehingga berbasis evidence (bukti empiris) yang bermanfaat bagi langkah APEC ke depan,” papar   Deny.

Deny juga menegaskan bahwa pada era di mana perhatian global bergerak ke isu-isu baru global termasuk perdagangan digital, APEC jangan melupakan isu-isu tradisional terkait pembangunan inklusif negara berkembang yang belum juga teratasi dan justru berpotensi menghambat kemajuan masyarakat dunia serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Selain itu, kini bukan saatnya lagi bagi Ekonomi APEC untuk berpikir menciptakan hambatan terhadap produk-produk pembangunan. Sebaliknya, bagaimana caranya meningkatkan perdagangan dan investasi, pembiayaan, serta perbaikan infrastruktur dan logistik dalam konteks rantai nilai global,” imbuh Deny.

Menurut Deny, sektor agrikultur merupakan sektor yang paling terkait dalam upaya menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ini sejalan dengan tujuan dibentuknya APEC.

“Jika kita berhasil meningkatkan pertumbuhan dalam sektor agrikultur, maka hal itu dapat memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Bayu Krisnamurthi yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan sekaligus mewakili Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, dalam sambutannya menyebutkan bahwa saat ini sekitar 7%-20% populasi negara ekonomi maju dan 20%-60% populasi negara ekonomi berkembang tinggal di pedesaan.

Di Papua Nugini, lebih dari 85% populasinya tinggal di pedesaan, sedangkan Indonesia 47%, dan Vietnam mencapai 67%.

“Artinya, sebagian besar masyarakat miskin di dunia tinggal di pedesaan. Sedangkan di negara-negara Ekonomi APEC, lebih dari 80% masyarakat miskin tinggal di pedesaan,” kata Bayu.

Isu produk-produk pembangunan sudah masuk dalam agenda pada Forum APEC 2013 yang berlangsung di Bali, Indonesia. Saat itu, populer dengan sebutan prakarsa RI, yaitu Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development and Poverty Alleviation (PPSIG-RDPA).

Pada saat itu disepakati sebanyak 157 produk dimasukkan dalam daftar produk pembangunan. Dari jumlah tersebut, 15 produk di antaranya merupakan usulan Indonesia, yaitu perikanan (2 produk/kode HS), sawit (4 produk), karet (1 produk), rotan (3 produk), dan kertas (5 produk).

Namun demikian, Indonesia juga mengekspor hampir seluruh 157 produk tersebut. Hal ini sejalan dengan pembahasan empat prioritas dalam pertemuan Ekonomi APEC Tahun 2017 yang dipimpin oleh Vietnam.

Keempat prioritas tersebut yaitu mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif; memperdalam integrasi ekonomi regional; memperkuat daya saing dan inovasi UMKM di era digital; dan meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan dalam menanggapi perubahan iklim.

Sesi Workshop Workshop yang berlangsung hari ini terdiri dari empat sesi. Sesi ke-1 mengangkat tema “Mencapai Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inklusif Melalui Perdagangan dan Investasi di Kawasan Asia-Pasifik”.

Sesi ini membahas ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah pedesaan dalam Ekonomi berkembang yang merupakan tantangan nyata yang dihadapi Ekonomi APEC untuk mencapai tujuannya.

Selain itu, dibahas juga peran perdagangan dan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia-Pasifik.(dya)

 

Leave a Comment