RI Minta Penetapan Post Bali Work Program Dipercepat

Senin, 25 Mei 2015

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –   Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meminta menteri-menteri perdagangan APEC bersama-sama mendukung penyelesaian perundingan Post Bali Work Program agar dapat disahkan pada Pertemuan Tingkat Menteri WTO ke-10 (The 10th WTO Ministerials Conference/MC-10)
akhir tahun ini.

Keberhasilan pengesahan Program Bali akan menjadi langkah penting untuk penyelesaian Putaran Doha dan penguatan sistem perdagangan multilateral.

“Penyelesaian Putaran Doha harus kita lakukan. Kita harus keluar dari retorika dan janji yang terus
diulang dalam mendukung sistem perdagangan multilateral dan WTO,” tegas Mendag Rachmat di
hadapan 21 Menteri Perdagangan Ekonomi Asia-Pacific Economic Forum (APEC) dalam Ministers
Responsible for Trade Meeting (MRT) di Boracay, Filipina, Sabtu (23/5).

Mendag Rachmat percaya saat inilah semua negara APEC harus memahami lebih mendalam berbagai
isu yang menghambat perundingan dan melakukan diskusi.

“Saat ini, bagaimana kita, para Menteri Perdagangan APEC, dapat membantu Jenewa dalam menyelesaikan berbagai isu tersebut,” ucapnya.

Pada pertemuan yang berlangsung 23-24 Mei 2015 itu, beberapa negara Ekonomi APEC beranggapan
tindak lanjut perundingan Putaran Doha dapat dimuluskan dengan menurunkan ambisi terhadap akses
pasar.

Menanggapi hal tersebut, Mendag Rachmat menegaskan agar penurunan akses pasar diharapkan
tidak dibarengi penurunan berbagai isu pembangunan yang dibutuhkan negara-negara
berkembang.

“Isu pembangunan harus terus ada guna menjaga peran aktif negara berkembang.
Untuk mencapai penyelesaian perundingan, satu-satunya cara adalah diharapkan semua pihak mau
membuka diri untuk berkonsultasi, memasukkan semua elemen yang bisa diterima secara prinsip ke
satu wadah, dan sambil memperdalam negosiasi pada bagian-bagian yang masih menganga, terus
mengisi wadah tersebut dengan hasil-hasil kesepakatan terbaru,” tegas Rachmat.

Dia  menambahkan, tujuan utama peluncuran Putaran Doha 14 tahun lalu adalah untuk
memperbaiki ketidakseimbangan hasil Perundingan Uruguay, serta menjaga keseimbangan dalam
sistem perdagangan multilateral.

“Kami menyambut baik diadakannya MC-10 di Nairobi, Kenya, Desember 2015 mendatang dengan harapan perundingan Putaran Doha dapat diselesaikan dengan cara yang kredibel tanpa meninggalkan perspektif pembangunan,”  katanya.

Tiga isu lainnya yang menjadi fokus Mendag Rachmat yaitu, pengemasan gagasan Free Trade Area on
Asia Pacific (FTAAP), peningkatan partisipasi UMKM dalam perdagangan regional dan global, serta
kampanye proposal Indonesia mengenai Development Products (produk-produk pembangunan) guna
mempersempit kesenjangan ekonomi di antara Ekonomi APEC.

Selain itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi yang mendampingi
Mendag dalam APEC MRT juga mengungkapkan bahwa Indonesia bersama beberapa Ekonomi APEC
lainnya juga tengah mengupayakan proposal “APEC Initiative on Leveraging Global Value Chain (GVCs)
Contribution to Development”.

“GVCs selama ini lebih dikuasai oleh Ekonomi maju, sementara Ekonomi-Ekonomi berkembang
kkurang dapat menarik manfaat dari GVC. Proposal ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana metode,
formula, dan best practice bagi Ekonomi berkembang dalam memperoleh manfaat lebih besar dari
GVC,” jelas Bachrul.

Di samping itu, terkait upaya APEC untuk terus mengembangkan produk ramah lingkungan melalui
Environmental Good List (EGs List) yang mensyaratkan penurunan tarif bea masuk 5% untuk 54 produk
yang tercantum EGs List, Bachrul mengungkapkan bahwa Indonesia telah memenuhi komitmen
tersebut pada 48 produk.

Namun, Indonesia masih mengusulkan solusi lain bagi penurunan tarif enam produk lainnya. Terdapat alternatif berupa pendekatan proyek, dimana aplikasi impor atas produk EGs dimaksud jika mendapat rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diturunkan tarifnya, bahkan sampai 0%.

“Sejauh ini usulan tersebut diterima anggota Ekonomi APEC. Namun Indonesia akan terus memajukan
usulan ini sebagai solusi ‘sementara’ mengingat seluruh Ekonomi diharapkan dapat menurunkan tarif
di akhir 2015,” jelas Bachrul.

Dia  menambahkan bahwa di lain pihak penurunan tarif tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan defisit perdagangan terus membesar.

Pertemuan MRT ini merupakan penutup rangkaian pertemuan APEC Senior Officials Meeting (SOM)
dan beberapa pertemuan terkait, termasuk Committe on Trade and Investment (CTI).

Dalam penyeelnggaraan APEC MRT tahun ini, Mendag Rachmat juga mengapresiasi Filipina yang dalam
ketetuaannya menjadikan isu peningkatan partisipasi UKM dalam pasar regional dan global sebagai
salah satu prioritas.

“Di Indonesia, UKM menyumbang lebih dari 99% dari total pebisnis, sehingga UKM harus mendapat
prioritas agar bisa memperoleh keuntungan dari kerja sama APEC dan tidak hanya menjadi korban
pembukaan pasar,” kata Rachmat.

Rachmat juga mengingatkan mengenai hasil pertemuan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri
UKM APEC di Montana pada 2011 yang meminta Senior Officials untuk mengatasi sembilan hambatan
yang dihadapi UKM dalam perdagangan internasional, antara lain masalah pembiayaan, informasi
peluang bisnis luar negeri, iklim dunia usaha, transportasi, bea cukai, persyaratan regulasi, dan hak
atas kekayaan intelektual.

“Isu-isu tersebut kami dukung untuk terus dibahas dan ditetapkan langkah aksinya guna mendorong
partisipasi UKM yang sebesar-besarnya di era perdagangan global,” tegasnya.

Terkait isu UKM tersebut, Filipina telah menyiapkan dua dokumen yang akan disepakati, yaitu Boracay
Action Agenda to Globalize SMEs dan APEC’s initiatives on promoting SMEs’ participation in Global
Value Chains. (ra)

Leave a Comment

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com