Sweeping Melanggar Undang-undang

Rabu, 28 Februari 2018

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D mengingatkan perbuatan “sweeping” yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu adalah perbuatan melanggar undang-undang.

“Sweeping atas nama apapun tidak boleh, itu melanggar undang-undang,” kata Mahfud di Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/2).

Mahfud menjelaskan hal itu ketika memberikan paparan dalam acara sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Dewan Pers.

Ia mencontohkan ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan memakai pakaian natal bagi pekerja muslim itu haram. Lantas ada yang melakukan “sweeping” kepada para pekerja tersebut merupakan tidak pelanggaran hukum.

“Orang yang melakukan sweeping itu bisa dihukum,” katanya.

Menurut dia, yang boleh melakukan penegakan hukum di dalam negara ini hanya dua yakni Polisi dan Tentara (TNI). Tugas TNI menegakkan hukum apabila ada yang mengancam ketahanan negara, dan tugas Polisi menegakkan hukum bagi yang melanggar keamanan dan ketertiban di masyarakat. “Hukum itu ada polisi dan TNI,” katanya.

Mahfud menambahkan jika ada yang melakukan “sweeping” di suatu wilayah, dan polisi tersebut diam saja atau tidak melakukan upaya, maka masyarakat dapat memberitahukan kepada polisi jika perbuatan tersebut tidak boleh. “Kalau polisinya diam, kasih tahu polisinya sweeping itu tidak boleh dilakukan,” katanya. (uki)

Artikel Terkait:   SBY dan Presiden Filipina akan Teken Mou Bidang Pendidikan, Olahraga, dan Kepolisian

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com