Tak Penuhi Ketentuan, Pemasukan Kendaraan Dikeluarkan Kembali ke Luar Daerah Pabean

Senin, 20 September 2010

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Pemasukan  kendaraan bermotor  ke Kawasan Pabean  dapat dilakukan   dari luar Daerah Pabean; Tempat  Penimbunan  Berikat;  Kawasan Bebas lainnya; atau   tempat lain   dalam  Daerah  Pabean.

Pemasukan  kendaraan bermotor   dari luar daerah Pabean  dilakukan   oleh pengusaha yang telah mendapat izin   usaha  dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)  Nomor 152/PMK.04/2010 ditegaskan bahwa  pemasukan kendaraan bermotor dari luar  daerah Pabean ke  Kawasan Bebas yang   dilakukan pengusaha yang tidak memiliki izin usaha, wajib dikeluarkan kembali ke luar daerah Pabean.

Tata cara pengeluaran kembali   kendaraan bermotor   dilaksanakan  sesuai  peraturan perundang-undangan    yang mengatur   tata cara  pemasukan dan   pengeluaran barang  ke dan   dari kawasan  yang telah ditunjuk  sebagai Kawasan Bebas.

Terhadap pengeluaran kendaraan bermotor   tersebut,  berlaku ketentuan  sebagai berikut. Pertama,   pengeluaran hanya   untuk kendaraan bermotor asal  Tempat  Penimbunan Berikat, tempat lain   dalam Daerah Pabean, atau  hasil produksi   Kawasan Bebas.

Kedua,   kendaraan bermotor   asal luar   Daerah Pabean  tidak dapat   dikeluarkan   dari Kawasan Bebas ke tempat lain  dalam Daerah   Pabean.

Ditegaskan pula  dalam PMK itu bahwa  terhadap pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor   dilakukan    pemeriksaan pabean.

Pemeriksaan pabean itu meliputi  penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

Pemeriksaan fisik  barang dilakukan atas  pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas; dan  pengeluaran kendaraan  bermotor  dari Kawasan Bebas  ke tempat   lain dalam Daerah Pabean, yang melalui pelabuhan   atau  Bandar udara   yang ditunjuk    oleh   Badan Pengusahaan Kawasan.

Pemeriksaan fisik   barang dilakukan   di Kawasan Pabean   atau di  tempat lain di luar  Kawasan Pabean dengan izin  kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuknya.

Pemeriksaan fisik   barang  dilakukan  oleh pejabat   dengan tingkat pemeriksaan  fisik 100%.

Sarana Pengangkut

PMK  yang berlaku mulai 30 Agustus 2010 juga mengatur  pemasukan sarana  pengangkut   asal tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas  dengan tujuan untuk   dikeluarkan kembali   dari Kawasan Bebas   ke tempat lain   dalam Daerah Pabean, dan pengeluaran kembali sarana pengangkut   asal tempat lain dalam Daerah Pabean   dari Kawasan Bebas.

Pemasukan  sarana pengangkut itu  dikecualikan dari kewajiban  penyampaian  Pemberitahuan Pabean PPFTZ dengan kode PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03; dan penerbitan SKPKB-01, SKPKB-02B, SKPKB-03, atau formulir FTZ.

Dispensasi tersebut  diberikan  jika   kendaraan bermotor  sebagai sarana pengangkut telah memiliki   registrasi kendaraan bermotor  dari Kepolisian Republik Indonesia  di tempat lain  dalam Daerah Pabean.

Yang masuk kategori sarana pengangkut    adalah  kendaraan bermotor  angkutan darat   yang dipakai  untuk mengangkut  barang dan/atau  orang dari Kawasan Bebas ke tempat   lain dalam Daerah  Pabean  atau Kawasan Bebas   lainnya,  dan dari   tempat lain   dalam Daerah Pabean   atau Kawasan Bebas  lainnya ke Kawasan Bebas. (ra)

Leave a Reply