Vietnam Minta Pendekatan Kemanusiaan dalam Penyelesaian Masalah Hukum Illegal Fishing

Senin, 21 November 2o16

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Presiden Republik Sosialis Vietnam Tran Dai Quang mengharapkan penyelesaian hukum terhadap nelayan Vietnam yang melakukan illegal fishing  di Indonesia tetap mengedepankan pertimbangan kemanusiaan.

Quang mendukung kerjasama untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI – Vietnam  dapat diperkuat dalam kerangka hukum.

Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla  menyampaikan dukacita atas meninggalnya nelayan Vietnam di kawasan perairan Indonesia.

“Kami tengah menangani hal tersebut dengan Kedubes Vietnam yang berada di Jakarta,” ungkap Wapres JK dalam pertemuan bilateral dengan Presiden   Tran Dai Quang, di Casa Andian Hotel, Lima, Peru, Jumat (18/11/2016).

Pertemuan membahas pelaksanakan action plan peningkatan strategic partnership Vietnam-Indonesia untuk periode 2014 -2018, disamping isu perdagangan, investasi, pertahanan keamanan, serta politik.

Mengawali pertemuan, Quang menyampaikan bahwa hubungan kedua negara semakin baik. Untuk mendukung kemitraan strategis ini, Quang mengundang Presiden Indonesia Joko Widodo untuk berkunjung ke Vietnam.

Di bidang perdagangan, Quang mengharapkan kerjasama Vietnam-Indonesia terus ditingkatkan agar  target nilai perdagangan kedua negara sebesar 10 milyar US Dollar di tahun 2018 dapat tercapai.

Di bidang pertahanan keamanan, Quang menekankan untuk memperluas kerjasama penanggulangan narkoba, human trafficiking, dan juga terorisme melalui Defense Policy Dialogue. Terkait terorisme, dapat dilakukan kerjama pertukaran informasi.

Pada pertemuan itu, Quang juga mengapresiasi Indonesia yang mendukung penyelesaian konflik Laut China Selatan yang mengedepankan proses hukum internasional, termasuk UNCLOS 1992.

“Sebagai negara yang berada di satu kawasan, sudah sepatutnya para anggota negara-negara ASEAN untuk saling mendukung dalam melindungi wilayah kedaulatan negara,” ucap  Quang, seperti disitir laman Wakil Presiden.

Terkait keketuaan Vietnam pada APEC 2017, Quang mengapresiasi pemerintah Indonesia yang turut mendukung keketuaan ini. Ia berharap Indonesia juga dapat berbagi pengalaman, mengingat Indonesia pernah menjadi Tuan Rumah pada APEC 2014.

Selain itu, ia juga berharap momen APEC 2017 nanti dapat digunakan Indonesia untuk mengajak para pengusaha berinvestasi di Vietnam.

“Kami berharap, anda membawa lebih banyak delegasi bisnis dari Indonesia untuk berinvestasi di negara kami. Kerjasama dengan Indonesia, selalu menjadi prioritas kami,” ucap Quang.

Wapres mendukung komitmen kerjasama yang telah dilakukan kedua negara selama ini. Namun, Wapres menggarisbawahi penetapan standar upah minimum di kawasan regional harus menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN.

Wapres mencermati, sebagai negara yang memiliki banyak SDM, Vietnam dan Indonesia menjadi incaran para investor untuk membangun industri. Namun, Wapres menekankan, persaingan upah rendah yang ditawarkan kedua negara, dapat dimanfaatkan para investor dari negara-negara besar.

“Kita harus berbagi pengalaman dengan negara-negara lain di kawasan untuk membuat sistem dalam menentukan standar upah minimum regional,” tegas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Surachman Tjokrodisuryo, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. (rdy)

Leave a Comment