141 WP Disidik Periode 2007 -2011

 

Kamis, 15 Maret 2012

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM –  Selama kurun 2007 -2011, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan   surat perintah penyidikan  pajak kepada  141 wajib pajak (WP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 WP  disidik pada tahun 2011.

WP yang disidik tersebut  ada yang  masih dalam  proses penyidikan  oleh Penyidik PNS DJP. Ada pula yang    berkas penyidikannya  sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21).

Selain itu,  ada juga WP yang  telah membayar  pajak terutang  dan denda sebesar 400%  sesuai pasal  44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Dedi Rudaedi, Direktur Penyuluhan  Pelayanan dan Humas DJP,  penegakan hukum   di bidang perpajakan  merupakan upaya terakhir  yang dilakukan  oleh DJP.

Undang-undang, dia menjelaskan,  memberikan kesempatan kepada WP yang telah melakukan   kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja,  dalam melakukan  kewajiban  perpajakannya untuk  memperbaiki, membetulkan  dan mengungkapkan  ketidakbenaran dalam melaporkan Surat  Pemberitahuan Pajak (SPT).

“DJP akan  melakukan   penegakan hukum berupa  pemeriksaan dan/atau  penyidikan,  bila WP tidak   menggunakan  kesempatan  melakukan perbaikan SPT tersebut,” dia menjelaskan,  Kamis (15/3).

Penyidikan  tindak pidana perpajakan, Dedi menambahkan,   bertujuan untuk menciptakan  efek jera  dengan prinsip bahwa  penegakan hukum  pidana perpajakan  merupakan  upaya terakhir .

“Sasaran utamanya   adalah agar WP  bersedia membayar pokok pajak  terutang beserta  sanksi-sanksinya,” kata Dedi.

Menyangkut penegakan hukum,  pekan lalu telah ditandatangani MoU (nota kesepahaman) antara Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.

Salah satu ruang  lingkup MoU itu   adalah kerjasama penegakan hukum  di bidang perpajakan,   bea cukai,  pasar modal  dan lembaga keuangan, kekayaan negara,  pengurusan piutang dan lelang serta bidang keuangan negara lainnya.

“Maksud  kesepakatan bersama ini  adalah untuk meningkatkan  sinergi  para pihak dalam  pengamanan   pelaksanaan tugas  di bidang perpajakan  dan meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman para pihak sesuai  dengan tugas  dan fungsi serta  wewenang masing-masing,”  Dedi menjelaskan. (ra)

Artikel Terkait:   Rp 6 Triliun Dana Haji Ditempatkan di SBSN

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com