Rabu, 11 September 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan memangkas persyaratan
bagi produsen dalam memperoleh izin impor barang modal tidak baru, sebagai
tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo agar pemerintah pusat dan
daerah menyederhanakan perizinan usaha dan investasi.
Mendag di sela Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-51, di Bangkok, Thailand,
mengatakan proses persetujuan impor barang modal tidak baru akan lebih
sederhana dan tidak melewati banyak birokrasi seperti pertimbangan teknis dari
instansi lain.”Cukup Kemendag yang menelaah permohonan izin dari produsen
sebelum memberikan persetujuan, “ katanya, kemarin.
Asalkan, katanya, industri yang mengajukan impor dapat membuktikan bahwa impor
barang modal tidak baru diperlukan untuk dipergunakan dalam produksi
manufaktur, bukan untuk diperjualbelikan.
“Surat persetujuan impor (SPI) barang modal tidak baru untuk kegiatan
industri pengolahan, manufaktur akan segera, tidak perlu lagi ada rekomendasi yang
lama-lama. Kita berikan SPI ini untuk dipakai sendiri, bukan untuk
diperjualbelikan,” ujarnya.
Enggar mengatakan sulitnya perizinan impor barang modal ini juga yang kerap
dikhawatirkan investor. Tak ayal, rumitnya perizinan di Indonesia membuat investor
enggan merelokasi industrinya dari China ke Tanah Air dan lebih memilih negara
ASEAN lainnya.
Hal tersebut menjadi penyebab kekecewaan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas,
Rabu (4/9). Jokowi mengeluh tidak ada satu pun perusahaan yang mau merelokasi perusahaannya
dari China ke Indonesia dalam dua bulan terakhir. Menurut Presiden, perizinan
yang berbelit-belit membuat investor enggan merelokasi basis produksinya ke
Indonesia.
Mendag melanjutkan ketentuan kedua yang akan dipangkas adalah perizinan impor
untuk memudahkan aliran pasokan bahan baku. Dia mengatakan jika ingin membuat
investasi mengalir deras ke Tanah Air, perlu ada kepastian pasokan bahan baku
untuk produksi bagi investor.
“Ada investasi tapi juga ada ketergantungan bahan baku yg masih diimpor
untuk industri. Kita harus realistis untuk ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendapat informasi dari laporan kantor perwakilan
Bank Dunia di Indonesia bahwa ada 33 perusahaan yang keluar dari China sekitar
dua bulan lalu.
Sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam dan mendirikan bisnis di sana.
Sisanya, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Tidak ada
satupun yang mau bergeser ke Indonesia.
“Tidak ada yang ke Indonesia, tolong ini digarisbawahi. Hati-hati, berarti
kita punya persoalan yang harus kita selesaikan,” kata Jokowi.
“Setelah dilihat lebih detail lagi kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh
waktu 2 bulan rampung. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu. Enggak
ada yang lain,” tambah Jokowi, Rabu, di hadapan para menteri. (ki)