Berkunjung Ke Danau Toba, Menteri Susi: Usaha Budidaya Harus Perhatikan Daya Dukung Lingkungan

Selasa, 17 September 2019

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Dalam kunjungan kerja di Sumatera Utara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyapa masyarakat di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Minggu (15/9). Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi; Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian,; Ephorus HKBP Pdt. Dr. Darwin Lumban Tobing; dan masyarakat sekitar.

Mengawali sambutannya, Menteri Susi mengapresiasi masyarakat Toba Samosir dan suku Batak pada umumnya yang dinilai memiliki semangat kerja yang tinggi. Menurutnya, hal ini terlihat dari ladang, sawah, dan lahan lainnya yang digarap dan ditanami dengan baik.

“Orang Batak rajin-rajin luar biasa. Ayo lebih kreatif lagi. Tanamlah ikan di sawah (mina padi) juga, karena ada airnya. Kemudian tanamlah di galangan-galangan itu palawija, kacang panjang, dan lain-lain. Saya yakin kalau semua ini ada, vitaminnya sudah cukup dari sayuran dari buahnya. Kemudian karbohidratnya berasal dari singkong dan jagung. Proteinnya dari ikan 70%, yang 30% dari ayam dan dari telur atau sapi atau lembu,” ujarnya, dikutip laman Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ajakan Menteri Susi agar masyarakat melakukan budidaya mina padi ini bertujuan sebagai komplementer budidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang dinilai sudah terlalu padat. Untuk itu, perlu dicarikan dukungan lain yang lebih ramah lingkungan.

“10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita berenang di Danau Toba masih tenang-tenang saja. Sekarang katanya banyak orang yang mengingatkan, jangan, karena ada gatal-gatal. Dan Saya dengar kematian ikan dari KJA-KJA juga sering sekali terjadi. Betul tidak? Itu adalah tanda-tanda daya dukung Danau Toba sudah tidak kuat dan tidak bagus lagi. Kalau itu tidak diperbaiki, tidak ada langkah-langkah pengaturan dan revitalisasi, maka Danau Toba akan rusak kualitas airnya dan akan menjadi tidak nyaman lagi untuk turis datang,” jelasnya.

Menurut Menteri Susi, endapan sisa makanan yang tidak habis dimakan ikan di danau akan menjadi hydrogen sulfide. Suatu waktu, timbunan hydrogen sulfide ini bisa meledak dan menjadi upwelling atau racun bagi ikan-ikan yang mengakibatkan kematian massal ikan.

“Alih-alih mau untung dari budidaya, yang ada malah buntung karena ikannya mati semua,” lanjutnya.

Untuk itu, menurut Menteri Susi, pemerintah daerah bersama masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup dari kegiatan budidaya perlu duduk bersama mencarikan solusi. Salah satunya yaitu dengan pengaturan KJA dengan pengurangan yang berkeadilan.

“Pengurangan KJA harus berkeadilan, tidak boleh antara masyarakat dan korporasi dibedakan. Jika pengurangan itu akan dilakukan secara persentasi, maka harus sama. Misalnya masyarakat sudah hilang separuh, korporasi pun harus hilang separuh. Kalau tidak nanti menimbulkan kecemburuan dan itu tidak akan berjalan dengan baik,” Menteri Susi mengingatkan.

Selain itu, Menurut Menteri Susi, pemerintah daerah dan masyarakat Toba Samosir harus menentukan arah pembangunan ingin menjadi daerah apa. Apakah daerah yang mengunggulkan perikanan budidaya, perikanan alam, atau tourism (pariwisata). Ketiganya harus diatur dengan baik agar kualitas airnya tetap terjaga.

“Betul saya menteri Pak Bupati dan masyarakat semua, tapi yang berwenang dan bisa mengatur tata kelola daerah di sini terutama Danau Toba adalah pemangku-pemangku pemerintahan di wilayah pemerintah daerah, kabupaten-kabupaten, dan kota di sekitar Danau Toba, dan masyarakatnya, tentunya tokoh masyarakat madani. Anda mau kemana? Mau apa? Kalau Danau Toba mau dibikin wisata besar-besaran, KJA-nya juga besar-besaran, tidak mungkin. Saya harus bicara jujur kepada Bapak dan Ibu semua. Itu tidak mungkin jalan bersama-sama tanpa disiplin dan pengaturan,” jelasnya.

Menteri Susi berpendapat, penurunan kualitas air Danau Toba tak hanya disebabkan limbah dari kegiatan budidaya ikan, tetapi juga dari peternakan babi dan peternakan ayam yang limbah kotorannya di buang ke Danau Toba. Menurutnya, ia tak melarang kegiatan industri atau peternakan yang dilakukan masyarakat namun harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan terukur.

Ia juga mengimbau agar peternakan di sekeliling Danau Toba, rumah tangga masyarakat, dan pelaku pariwisata agar tidak membuang limbah/sampah ke Danau Toba. “Kalau perlu, aliran-aliran sungai ditutup pakai jaring Pak Bupati supaya plastiknya tidak masuk ke Danau Toba,” imbaunya.

Menteri Susi juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kelestarian sumber daya ikan, utamanya ikan-ikan asli (endemik) Danau Toba seperti ikan batak, pora-pora, dan asa-asa. Pasalnya ikan-ikan ini sudah cukup sulit ditemukan. Oleh karena itulah, KKP juga memberikan bantuan restocking ikan endemik ini.

“Ikan-ikan ini harus dikembalikan supaya masyarakat umum di sini, baik orang miskin, orang kaya, menengah, semua bisa makan ikan. Tapi kalau ikannya ikan budidaya yang dijualnya mahal nanti tidak bisa makan masyarakat. Makanya Danau Toba harus direvitalisasi, di-restocking kembali ikan-ikannya,” paparnya.

Dalam tata kelola ini, Menteri Susi menilai, watak orang Batak yang terkenal keras dapat dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan yang baik. Kerasnya watak orang Batak menurutnya dapat digunakan untuk memaksa seluruh masyarakar berdisiplin, mengubah sesuatunya menjadi lebih baik dengan lebih cepat.

“Antusiasme masyarakat adalah sebuah modal besar untuk membangun daerahnya, selain APBN, selain CSR dari perusahaan-perusahaan, selain bantuan pemerintah. Enthusiasm, kesemangatan, dan kegembiraan masyarakat itu adalah modal yang paling besar, aset utama dalam menggerakkan rakyatnya membangun daerahnya,” imbuhnya.

Ia kembali merangkum, PR-PR kecil tadi harus dibereskan yaitu sampah plastik, polutan air, polutan alam, dan upaya penghijauan. Menurutnya, hutan alam di sekitar Danau Toba tidak boleh ditebang karena dapat mengakibatkan turunnya air danau. Jika airnya turun, tak hanya kegiatan budidaya dan penangkapan ikan yang terganggu, tetapi juga aktivitas turbin listrik yang digunakan untuk penerangan masyarakat sekitar.

“Pohon-pohon alam asli di atas 2 meter mestinya dibuat, sudah jangan boleh ditebang tanpa izin. Kalau tidak, nanti semua dibabat, babat, babat, babat. Pembangunan yang tidak mengindahkan daya dukung lingkungan itu tidak akan membuat baik tapi justru akan menghancurkan masyarakat itu sendiri.”

Laut sudah berdaulat, kini pemerintah ingin danau juga lestari dan produktif. Lestari bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan, namun pemanfaatannya harus diatur agar sumber ikannya tetap terjaga dan banyak. Tersedia terus menerus demi masa depan generasi saat ini dan generasi selanjutnya.

“Cukup untuk dimakan, cukup untuk diperdagangkan, cukup untuk menjadikan orang Toba sehat dan kaya. Sehat saja tidak punya uang ya tidak bisa apa-apa. Bosan hidup. Punya uang banyak tapi tidak sehat juga tidak nikmatnya. Kalau kita tidak jaga lestari lingkungannya yaitu salah satunya pasti tidak jalan. Kaya tidak sehat, sehat tidak kaya, tidak nikmat itu dua-duanya. Yang nikmat itu adalah sehat dan kaya, bisa bergembira kita nanti,” pungkasnya. (ray)

Leave a Comment