Selasa, 17 September 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Indonesia akan mengajukan resolusi terkait ekonomi kreatif
dalam Sidang Umum (SMU) PBB ke-74 yang akan berlangsung di New York, Amerika
Serikat, pada 17-30 September 2019.
Resolusi “International Year of Creative Economy for Sustainable
Development, 2021” dianggap sesuai dengan temaSMU PBB tahun ini
yaitu “Membangkitkan Upaya Multilateral untuk Pengentasan Kemiskinan,
Pendidikan Berkualitas, Aksi Iklim, dan Inklusi” yang menyoroti Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Resolusi ini merupakan inisiatif Indonesia dan tidak pernah ada selama ini di
PBB resolusi mengenai ekonomi kreatif,” ujar Direktur Jenderal Kerja Sama
Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard, Senin (16/9).
Rancangan resolusi Indonesia mengenai ekonomi kreatif itu sebelumnya telah
dibahas dalam Pertemuan Friends of Creative Economy (FCE) yang
diselenggarakan pada 2-3 September 2019 di Bali.
FCE sendiri merupakan sebuah platform diskusi para pemangku kepentingan
internasional di bidang ekonomi kreatif, yang diluncurkan pemerintah Indonesia
pada 2018 dan mengadakan pertemuan setiap tahun sekali.
Negara-negara yang menghadiri pertemuan FCE di Bali telah sepakat untuk
mendukung resolusi Indonesia, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat
internasional mengenai ekonomi kreatif yang sifatnya sangat inklusif.
“Kalau kita lihat, tidak perlu modal besar untuk melakukan kegiatan ekonomi
kreatif. (Sektor ini) tidak bicara masalah gender, siapa pun bisa ikut dan
mulai melakukan kegiatan ekonomi kreatif,” tutur Febrian.
Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapat perhatian
lebih dari Pemerintahan Joko Widodo.
Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ekonomi kreatif telah
menyerap 17 juta pekerja di Indonesia dan menyumbang sebesar Rp 1.102 triliun
terhadap PDB Indonesia.
Indonesia sendiri telah melahirkan empat unicorn, yaitu Traveloka, Gojek,
Tokopedia dan BukaLapak.
Dalam rangka memperluas pasar ekspor dengan memberikan nilai tambah terutama
sektor non-migas, sektor ekonomi kreatif memberikan peluang yang baik bagi
Indonesia.
Sebanyak 16 subsektor ekonomi kreatif yang terdiri, antara lain, dari musik,
fashion, pariwisata, olah raga, maupun publikasi berpotensi menjadi sumber
pemasukan negara baru yang dapat diandalkan.
Selain mengenai ekonomi kreatif, delegasi Indonesia yang rencananya akan
dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga
akan mengangkat isu bauran pembiayaan (blended finance) dalam SMU PBB.
Secara umum blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan
pihak swasta, filantrop, dan industri jasa keuangan untuk mendukung
proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur
keberlanjutan.
Menurut Febrian, konsep ini akan akan mendorong pembiayaan dari pemerintah,
swasta, dan filantrop untuk implementasi SDGs, misalnya dalam penanganan sampah
plastik dan pelestarian lingkungan. (sr)