Senin, 25 November 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM- Kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di PT Pertamina
(Persero) diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih baik agar rantai bisnis
dari hulu hingga hilir efisien, sehingga turut berkontribusi menekan defisit
minyak dan gas.
“Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan defisit Migas secara
gradual. Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok, maka itu harus diperhatikan
sisi hulu dan hilir,” ujar peneliti Institute for Development of Economics
and Finance (Indef) Abra P.G Talattov, Minggu (24/11).
Menurut dia, tugas komisaris memang
bukan di operasional perusahaan, tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi
dan mengevaluasi program kerja. Namun setidaknya Ahok diharapkan dapat
memberikan arahan agar program pemerintah tercapai.
Dari sisi hulu, lanjut dia, Pertamina harus lebih dapat meningkatkan
produksinya, yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan cadangan-cadangan
baru. Sementara sisi hilir, Pertamina harus dapat mengoptimasi kilang untuk
memenuhi kebutuhan BBM, terutama untuk mewujudkan BBM satu harga.
“Di hulu bagaimana Pertamina bisa meningkatkan lifting Migas, blok-blok
migas harus segera di eksplorasi dan ditingkatkan produksinya. Dari sisi hilir
bagaimana mendorong Pertamina menyelesaikan dan melakukan pembangunan kilang
kilang minyak baru untuk pemerataan energi,” ucapnya.
Sebagai perwakilan pemerintah, lanjut Abra, Ahok juga diharapkan dapat
memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar minyak
dengan campuran 30 persen nabati atau B30.
Tugas Ahok lainnya, ia menyampaikan, yakni mengenai isu mafia migas. Ahok
diharapkan mampu memberantas mafia migas hingga ke akarnya.
“Ahok dianggap berani menghadapi para mafia migas yang disinyalir masih
ada. Publik memiliki ekspektasi besar terhadap itu kepada Ahok, setidaknya
dalam jangka pendek ada tindakan lanjut,” katanya.
Dalam rangka mencapai harapan-harapan itu, Abra mengingatkan agar Ahok dapat
merangkul semua pihak di lingkungan Pertamina.
“Harus dilakukan dialog saat awal Ahok mulai bertugas nanti, itu untuk
menghilangkan prasangka negatif mengingat ada penolakan di dalam Pertamina.
Melalui dialog, diharapkan dapat meningkatkan soliditas di tubuh Pertamina,”
katanya.
Selain itu, lanjut dia, Ahok juga harus melepas atribut partai politik agar
terhindar dari konflik kepentingan agar BUMN bebas dari politisasi.
“Harus bersih dari parpol sebagai sebuah komitmen untuk membawa BUMN
menjadi lebih besar dan bebas dari kepentingan politik,” ucapnya. (ki)