Selasa, 3 Desember 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Kepala BPH Migas M Fashurullah Asa menyatakan, kebutuhan gas
bumi di Pulau Kalimantan akan meningkat sekitar 92% dari kebutuhan saat ini sebesar 675,21-696,40
MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) menjadi 1.214 MMSCFD.
“Dengan adanya rencana pemindahan ibukota di Kalimantan maka
kebutuhan energinya berpotensi meningkat sebesar 92% dari kebutuhan saat ini,” kata M
Fasrullah Asa di Pontianak, Selasa (3/12).
Sehingga, menurut dia, untuk itulah pihaknya menggelar Focus Grup Discussion
(FGD) “Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan” di Kota
Pontianak Kalbar yang dihadiri oleh berbagai pihak.
Selain itu juga kegiatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antar lembaga
dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur Pipa Gas Bumi Trans
Kalimantan agar semua pihak terkait diharapkan memberikan kemudahan dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI (Purn)
Moeldoko dan tokoh masyarakat Kalimantan sekaligus Ketua DPD RI Periode
2017-2019, Oesman Sapta Odang. Selain itu, berbagai lembaga dan pemangku
kepentingan dibidang gas bumi hadir mulai dari anggota DPR RI, DPD RI, SKK
Migas, BPH Migas, Ditjen Migas KESDM, Kementerian Perindustrian,
gubernur/bupati/walikota se-Kalimantan, dan Rektor PTN se-Kalimantan, Asosiasi
Pengusaha Tambang dan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit, Kadin, Hipmi, Inkindo, Gapensi,
Kahmi hingga badan usaha di bidang niaga dan atau pengangkutan gas bumi melalui
pipa.
Dia menyatakan, pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan ini merupakan tindak
lanjut rencana induk gas bumi tahun 2012-2025, termasuk dalam memenuhi
peningkatan gas bumi tersebut di Pulau Kalimantan.
“Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan jalur pipa gas bumi Trans
Kalimantan yang membentang dari Bontang-Banjarmasin-Palangkaraya hingga
Pontianak sepanjang 2.219 kilometer, yang akan mengangkut gas bumi dari
Bontang, Kalimantan Timur guna memenuhi kebutuhan energi gas alam bagi seluruh
masyarakat di Pulau Kalimantan,” kata Ifan.
Ia menambahkan, adanya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan serta
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI) dinilai
efektif untuk meningkatkan penyerapan gas di wilayah ini. Nantinya di
Kalimantan juga akan dibangun jaringan distribusi termasuk Jaringan gas
(jargas).
“Untuk itu pemindahan ibu kota dan pembangunan pipa gas, BPH Migas perlu
mengatur dan fokus menciptakan permintaan sehingga untuk pasokan gas untuk Pipa
Gas Bumi Trans Kalimantan tidak ada masalah,” ujarnya. (ki)