Rabu, 11 Desember 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Pemerintah berencana untuk mengintegrasikan sejumlah pelabuhan
perikanan di beberapa lokasi dengan konsep pasar ikan internasional, guna meningkatkan pengelolaan kemaritiman untuk
kemajuan sektor kelautan nasional.
“Rencananya akan dibangun di tiga kawasan perbatasan di lokasi Sumatera,
Sulawesi Utara, dan Maluku,” kata Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) Himawan Hariyoga Djojokusumo dalam acara pembukaan Lokakarya
Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional
di Denpasar, Bali, Rabu (11/12).
Himawan yang membacakan sambutan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa itu
memaparkan, tujuan dari pengintegrasian pelabuhan perikanan dengan pasar ikan
internasional antara lain guna mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan
utama dengan fasilitas internasional.
Selain itu, ujar dia, tujuan lainnya adalah meningkatkan produksi perikanan
tangkap bernilai ekonomi tinggi dengan target jumlah penangkapan ikan mencapai
10,10 juta ton pada 2024.
Jumlah tersebut juga dinilai selaras dengan target meningkatnya nilai ekspor
perikanan menjadi 8,2 miliar pada tahun 2024.
Kesemua hal tersebut juga rencananya akan termasuk dalam Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti menyatakan
bahwa pembangunan itu dijadwalkan akan dimulai dari lokasi di Sulawesi Utara.
Pembangunan tersebut direncakan bakal bekerja sama dengan berbagai pihak
termasuk sektor swasta, dengan jumlah anggaran yang diperkirakan mencapai
sekitar Rp100 miliar per tahun.
Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief
Widjaja menyatakan, KKP sudah memulai membangun sejumlah pelabuhan dan pasar
ikan dengan fasilitas yang lebih baik dalam program Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai daerah.
Terkait dengan Pasar Ikan Muara (PIM) di Muara Baru, Jakarta Utara, Sjarief
yang ditemui di sela-sela lokakarya menyatakan bahwa PIM di Muara Baru lebih
bersifat nasional.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menginginkan Perum
Perikanan Indonesia (Perindo) mengoptimalkan operasionalisasi PIM di Muara
Baru, Jakarta Utara, yang dikelola oleh BUMN perikanan tersebut.
“Saya mau pasar ikan modern itu benar-benar bermanfaat. Selain untuk
mengakomodir pasar ikan dari lapangan, juga bisa dimanfaatkan untuk
kuliner,” kata Edhy Prabowo dan menekankan agar pusat kuliner yang menjadi
salah satu fasilitas PIM diperhatikan kebersihannya. Dengan begitu diharapkan
PIM dapat menarik minat semakin banyak pengunjung.
Perindo merupakan pihak pengelola PIM Muara Baru, Jakarta Utara. PIM yang telah
diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2019 ini dan diserahkan
pengelolaannya kepada Perindo sejak 14 Agustus 2019 melalui penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama antara KKP dan Perindo.
PIM Muara Baru yang dibangun KKP ini terdiri dari 894 kios basah dan 155 kios
kering. Selain itu, PIM juga dilengkapi oleh fasilitas pendukung lainnya yakni
cold storage, food court, ruang pengepakan, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL),
klinik, ATM, ruang pertemuan dan masjid. (sr)