Selasa, 17 Desember 2019
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
memastikan Indonesia siap memanfaatkan peluang dari perdagangan di tingkat
regional dan global usai tahapan perundingan Regional Comprehensive Economic
Partnership (RCEP) selesai.
Airlangga dalam acara Dialog Perjanjian RCEP di Jakarta, Senin (16/12),
mengatakan Indonesia dengan potensi ekonomi terbesar di ASEAN memiliki daya
saing yang kuat untuk memanfaatkan peluang dan berbagai kemudahan dalam RCEP.
“Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim perunding Indonesia
yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan Perjanjian RCEP,” ujar
Airlangga mengenai proses perundingan RCEP yang sudah mulai memasuki tahap
akhir.
Ia menjelaskan RCEP merupakan kesepakatan perdagangan terbesar dunia yang
meliputi 33% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 29% perdagangan dunia, dan 48%
populasi dunia.
Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia harus memanfaatkan peluang yang
ditawarkan RCEP seperti akses pasar bagi produk ekspor Indonesia yang akan
semakin terbuka.
Selain itu, tambahnya, industri nasional juga akan semakin terintegrasi dengan
jaringan produksi regional dan terlibat dalam mata rantai regional dan global.
“Tentunya hal tersebut akan menarik investasi asing untuk lebih banyak
masuk ke dalam negeri,” kata mantan Menteri Perindustrian ini.
Ia menambahkan kegiatan perekonomian nasional harus lebih kompetitif untuk
memanfaatkan peluang tersebut, yang saat ini telah dilakukan melalui penyiapan
peta jalan peningkatan daya saing nasional.
Menurut Airlangga, potensi pasar perdagangan melalui RCEP saat ini sangat besar
yaitu mencapai sekitar 3,6 miliar jiwa di tengah kondisi dunia yang semakin
terintegrasi.
“Saya juga ingin mengajak seluruh stakeholders untuk saling
berkoordinasi dan bersinergi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
inklusif dan berkelanjutan melalui implementasi dari perjanjian RCEP ini,”
katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan
pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk
menuntaskan berbagai pekerjaan rumah agar Indonesia tidak hanya menjadi
penonton dan mampu berkiprah dalam RCEP.
“Penyelesaian RCEP merupakan kerja kita bersama dan akan menjadi
keberhasilan Indonesia di mata dunia internasional,” katanya.
Sebagai aktualisasi dari lima program prioritas tahun 2019-2024, pemerintah
juga fokus pada penyelesaian permasalahan ekonomi dalam jangka pendek, terutama
untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.
Beberapa contoh program yang dilakukan antara lain kewajiban B30,
restrukturisasi TPPI, dan penyelesaian perundingan perdagangan untuk membuka
akses pasar ekspor Indonesia, termasuk melalui RCEP.
Dari sisi perdagangan, pemerintah ikut mendorong pelaksanaan program
diversifikasi ekspor melalui pengembangan industri hilir seperti industri nikel
dan bauksit.
Selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Substansi kedua Omnibus Law tersebut saling
mendukung dan melengkapi.
Pemerintah ikut mendorong penciptaan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan
kebutuhan industri saat ini, terutama menyesuaikan dengan perubahan pola hidup
dan bisnis akibat teknologi digital dan revolusi industri 4.0.
Salah satu program yang sedang didorong untuk memperkuat SDM adalah Program
Kartu Prakerja yang merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk meningkatkan
kompetensi.
Pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian pembangunan infrastruktur
maupun kelengkapan sarana dan prasarana melalui perencanaan yang terintegrasi,
melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Terakhir, pemerintah ikut mendorong investasi di lima sektor berorientasi
ekspor seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik,
otomotif serta kimia. (ki)