OJK Dorong Konsolidasi BPR dan Program Ketahanan Pangan di Sumatera Barat

Rabu, 18 Desember 2019

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM РOtoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan melakukan penggabungan atau merger sejumlah BPR/BPRS yang dimiliki Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.

Di sisi lain, OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kerja sama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dengan meluncurkan program Aksi Pangan sebagai bagian dari peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumbar.

Peresmian merger 41 BPR menjadi 17 BPR di Wilayah Sumatera Barat dilakukan di Auditorium Istana Sumatera Barat, Selasa, oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat.

Teguh dalam sambutannya mengatakan bahwa OJK terus berupaya untuk melakukan penguatan BPR dan BPRS di seluruh daerah yang diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam pembiayaan UMKM.

Konsolidasi BPR/BPRS juga sejalan dengan ketentuan kewajiban pemenuhan Modal Inti yang diatur dalam POJK No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, yang mewajibkan BPR memiliki Modal Inti minimum sebesar Rp3 miliar sampai dengan 31 Desember 2019 dan sebesar Rp6 miliar sampai dengan 31 Desember 2024.

“Peningkatan modal minimum akan dapat meningkatkan daya saing dan tata kelola BPR/BPRS di tengah tingginya persaingan usaha sektor jasa keuangan dengan keberadaan bank umum, perusahaan pembiayaan, hingga Fintech Lending,” kata Teguh.

Teguh Supangkat mengapresiasi upaya 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam mengambil langkah aksi korporasi melakukan merger BPR dengan melalui proses yang cukup panjang.

Banyak manfaat yang diperoleh BPR dalam melakukan merger, yaitu mempercepat pemenuhan ketentuan modal inti minimal tanpa harus melakukan penambahan setoran modal, dan jika modal inti telah mencapai Rp6 miliar maka BPR dapat melakukan pembagian dividen.

Selain itu, meningkatkan tata kelola dan efisiensi di bidang operasional, yaitu terpenuhinya SDM yang tepat guna dan kemampuan keuangan untuk investasi di bidang teknologi informasi.

Merger juga akan meningkatkan daya saing hingga ekspansi pasar menjadi lebih luas, dan secara bersamaan akan menurunkan persaingan dengan BPR lainnya  serta bisa meningkatkan kemampuan likuiditas serta lending, dan akan meningkatkan laba BPR.

Pada saat ini, dari 17 grup BPR hasil merger terdapat satu grup BPR merger telah menjadi BPR dengan total aset dan modal inti terbesar di Sumbar. Sedangkan 16 grup BPR merger lainnya sedang dalam proses pemenuhan dokumen persyaratan administrasi.

Dorong pertanian

Peningkatan peran TPAKD di Sumatera Barat ditunjukkan dalam acara kegiatan AKSI Pangan Sumatera Barat di Lapangan Imam Bonjol Padang, Selasa. Acara ini digelar untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di sektor pertanian dan meningkatkan permodalan dari sektor keuangan informal.

Kegiatan AKSI Pangan yang telah dimulai pada Maret 2017 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian, meningkatkan akses masyarakat petani terhadap jasa keuangan yang lebih luas, meningkatkan pemahaman Industri Jasa Keuangan terhadap bisnis sektor pertanian dan pangan, memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro dan kecil, menambah jumlah lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

AKSI Pangan atau program Akselerasi, Sinergi, Inklusi di Bidang Pangan merupakan program inisiatif OJK dan Kementerian Pertanian bersinergi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Asosiasi dan Industri Jasa Keuangan .

Gubernur Sumatera Barat sebagai Ketua Tim Pengarah TPAKD Provinsi Sumatera Barat mengimbau Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang ada di Sumatera Barat untuk meningkatkan akses keuangan di bidang pertanian dan pangan.

Sesuai arahan tersebut maka TPAKD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 menggagas program kerja pengembangan kawasan inklusi keuangan terpadu yang diwujudkan melalui program Nagari Elok Sejahtera (NES) yang dimotori oleh Bank Nagari. Peluncuran program NES sebagai pilot project telah dilaksanakan di Koto Baru Kabupaten Tanah Datar dan di Lubuk Basung Kabupaten Agam. 

Sejalan dengan semangat membangun sektor pertanian dan kemandirian pangan yang telah dicetuskan melalui program AKSI Pangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 meluncurkan program pengembangan sektor pangan melalui pemberdayaan ekonomi nagari dengan nama “Nagari Mandiri Pangan”.

Program Nagari Mandiri Pangan merupakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan nagari untuk membangun ekonomi berbasis pengembangan komoditi yang disesuaikan dengan potensi wilayah dengan tujuan penyediaan pangan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah tersebut. Program dilaksanakan mulai tahun 2017 s.d tahun 2022 kepada 32 nagari/kelurahan di 18 Kabupaten/Kota sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No. 521/2016/Dinas Pangan/2017.

Pada tahun 2019, program kerja TPAKD Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk tidak hanya sekedar memperluas akses keuangan masyarakat, namun juga bagaimana perluasan akses keuangan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh daerah.

Untuk tahun 2019, program kerja yang diangkat TPAKD Provinsi Sumatera Barat akan melanjutkan program Nagari Mandiri Pangan serta program Kemandirian Pangan dalam rangka menjamin kecukupan stok daging ayam dan telur melalui pengembangan KUR klaster jagung dengan mendorong penanaman jagung secara masif pada lahan seluas 10.000 hektar

Selanjutnya untuk tahun 2020, TPAKD Provinsi Sumatera Barat masih tetap fokus dalam membuka akses keuangan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Komoditas Ekspor Unggulan Sumatera Barat. (ray)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *