Jumat, 14 Februari 2020
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan mengusulkan
ke pemerintah pusat untuk membuat mata anggaran Dana Bagi Hasil perkebunan
seperti halnya yang ada pada sektor minyak dan gas bumi.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Sumsel Yohanes H Toruan dalam
Forum Andalas II di Palembang, Kamis (13/2), mengatakan, upaya yang sudah
dilakukan sejak dua tahun ini bersama Provinsi Sumatera Utara tak lain untuk
mengoptimalkan kontribusi sektor perkebunan sawit bagi pendapatan asli daerah
(PAD).
“Sudah dua tahun kami, bersama Sumut, memperjuangkan DBH perkebunan tetapi
sampai sekarang belum berhasil,” katanya.
Yohanes mengatakan kesan kurangnya kontribusi sektor perkebunan ini sangat
dirasakan pemerintahan di tingkat kabupaten lantaran pajak bumi dan bangunan
(PBB) untuk setiap kegiatan yang terkait perkebunan sawit tak lagi disetor ke
daerah, melainkan masuk dalam penerimaan pemerintah pusat.
“PBB sudah tidak dibayar lagi ke pemda sehingga tidak ada lagi urusannya dengan
daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, padahal infrastruktur di daerah yang menjadi lokasi perkebunan
sawit langsung terdampak dari kegiatan usaha tersebut. Seperti diketahui,
kendaraan bermuatan berat yang mengangkut hasil panen komoditas itu melintas di
jalan kabupaten maupun jalan provinsi.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan industri
perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan kemitraan dengan pemerintah
kabupaten/kota karena manfaat sektor perkebunan sawit di daerah dinilai masih
kurang.
“Contohnya di Kabupaten Lahat, bupatinya pernah bilang kalau setiap minggu ada
saja demo tentang sawit. Dan pemkab menganggap itu hal biasa karena pemkab pun
merasa kurang manfaat dari perkebunan sawit,” katanya.
Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Sumsel mencapai 4 juta ton
pada 2019. Produksi itu berkontribusi sekitar 8,5% dari total produksi sawit nasional yang
mencapai 47,18 juta ton. (sr)