Rabu, 11 Maret 2020
Jakarta,
MINDCOMMONLINE.COM-Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Tulus Abadi meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak
mengurangi layanan kepada pasien setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang
membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.
“YLKI khawatir pembatalan itu berdampak terhadap reduksi pelayanan kepada
pasien. Kalau yang direduksi hanya layanan nonmedis, masih lebih baik. Kalau
yang direduksi layanan medis, bisa membahayakan pasien,” kata Tulus
melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Tulus mengatakan pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan pasien,
misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat.
Menurut Tulus, putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS
Kesehatan bisa dikatakan menggembirakan bila dilihat pada konteks kepentingan
jangka pendek.
“Namun, bila ditelusuri lebih mendalam, putusan itu juga berisiko tinggi
bagi pelindungan dan pemenuhan hak konsumen sebagai pasien BPJS
Kesehatan,” tuturnya.
MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran
peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020.
Permohonan uji materi diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI)
yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Mereka meminta MA
membatalkan kenaikan iuran tersebut.
Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden
tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal
34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
(T.D018). (ki)