Anggaran Penanganan COVID-19 Naik jadi Rp 695,2 Triliun

Rabu, 17 Juni 2020

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran penanganan dampak COVID-19 dinaikkan dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Dana itu akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).

“Pengurangan tekanan akibat penurunan kesejahteraan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan Rp 695,2 triliun. Kami mulai track seluruh belanja penanganan COVID-19 agar efektif,” kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa di Jakarta, Selasa (16/6).

Total anggaran Rp 695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp 106,11 triliun.

Sri Mulyani mengatakan melalui anggaran tersebut diharapkan akan mampu mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.

“Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan dana pembiayaan korporasi naik Rp 9 triliun yaitu dari Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun untuk program kredit modal kerja sektor padat karya.

“Stimulus ini masih sedang tahap finalisasi,” ujarnya.

Febrio merinci program tersebut berbentuk boost kredit modal kerja korporasi melalui penjaminan sehingga pemerintah tidak menyalurkan pinjaman menggunakan APBN.

“Mirip dengan penjaminan kredit modal kerja UMKM. Jadi pemerintah bayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP), iuran jasa penjaminannya. Ini masih difinalisasi,” katanya.

Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menuturkan untuk penambahan bantuan kepada pemerintah daerah yang awalnya dianggarkan Rp 1 triliun sekarang menjadi Rp 5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp 5 triliun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp 5 triliun sampai Rp 10 triliun,” ujarnya.

Primanto melanjutkan penambahan anggaran juga dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali yaitu dari Rp ,7 triliun menjadi Rp 9,1 triliun.

“DAK akan diaktifkan lagi dan diarahkan untuk proyek padat karya yang bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima bulan sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi daerah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Primanto menyebutkan pemerintah juga berencana menyiapkan anggaran untuk hibah yang terkait pariwisata Rp 3,3 triliun, namun masih menunggu waktu untuk peluncurannya.

“Itu dukungan pemerintah pusat ke pemda disamping pemda sendiri saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp 71,7 triliun,” katanya. (ki)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *