Realisasi Defisit Hingga Akhir Juli 2,01% PDB

Rabu, 26 Agustus 2020

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Memasuki awal Semester II 2020 dalam masa pandemi Covid-19, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Juli 2020 telah mencapai Rp922,25 triliun atau 54,25% target APBN-Perpres 72/2020. Pendapatan Negara dan Hibah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 12,37% (yoy).

Lebih rinci, realisasi penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berturut-turut mencapai Rp710,98 triliun atau tumbuh negatif 12,29% (yoy), dan Rp208,81 triliun yang tumbuh negatif 13,53% (yoy). Realisasi penerimaan Perpajakan dari Pajak mencapai Rp601,91 triliun atau 50,21% dari APBN-Perpres 72/2020. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp109,06 triliun atau 53,02% APBN-Perpres 72/2020, tumbuh 3,71% (yoy). Realisasi PNBP sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp208,81 triliun atau 70,99% target APBN-Perpres 72/2020.

Meskipun penerimaan Pajak secara umum masih mengalami kontraksi yang dalam di bulan Juli, penerimaan PPh Orang Pribadi (OP) masih tumbuh positif dan PPN DN membaik pertumbuhannya. Selain itu, sektor Industri Pengolahan dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami perbaikan kinerja di bulan Juli. 

Sementara itu, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2020 tercatat sebesar Rp1.252,42 triliun atau sekitar 45,72% dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp793,60 triliun, tumbuh 4,25% (yoy) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp458,82 triliun tumbuh negatif 3,4 % (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp117,04 triliun atau tumbuh 55,9% (yoy). Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 utamanya ditujukan dalam PEN Perlindungan Sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19.

Di sisi lain, realisasi belanja barang tumbuh negatif sebesar 16,70% (yoy) sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp83,64 triliun atau 43,56% dari target pada APBN-Perpres 72/2020, tumbuh negatif 9,29% (yoy).  Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juli 2020 mencapai Rp458,82 triliun atau 60,06% dari pagu APBN Perpres 72/2020.

Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2020 yang mulai berlaku pada Agustus 2020 untuk memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD dalam rangka percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. 

 Progress Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan.

Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT dana desa. Di sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.

Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha antara lain: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi LPDB, pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM. 

 “Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp330,17 triliun atau sekitar 2,01% PDB,” kara Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Selasa.

Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2020 sudah mencapai Rp502,97 triliun (48,40% dari pagu Perpres 72/2020), terutama bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp519,22 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp513,41 triliun dan realisasi Pinjaman (neto) sebesar Rp5,81 triliun.

Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp16,50 triliun, yang pencairan PMN kepada BUMN sebesar Rp9,50 triliun dan investasi kepada BLU sebesar Rp7,00 triliun. 

Pada bulan Juli, Pemerintah berhasil masuk ke pasar Jepang dengan penerbitan Samurai Bonds senilai JPY 100 miliar, yang merupakan penerbitan sovereign pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020 dan penerbitan pertama dari penerbit Asia setelah masa pandemi. Pemerintah juga telah menerbitkan SBN Ritel seri ORI017 yang berhasil mencatat rekor SBN Ritel dengan penjualan tertinggi sejak dijual secara online di tahun 2018 dengan total penjualan ORI017 sebesar Rp18,34 triliun. Meskipun seluruh kegiatan public outreach dan kampanye ORI017 dilakukan secara daring, penerbitan kali ini berhasil mencapai tingkat keritelan yang lebih baik dibandingkan penerbitan ORI016.  

Selain itu, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus bersinergi dan melakukan koordinasi intensif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam SKB I dan II. Partisipasi BI berdasarkan SKB I telah mencapai Rp42,956 triliun, sedangkan berdasarkan SKB II (burden sharing) sebesar Rp82,1 triliun yang digunakan untuk belanja kelompok public goods dan Rp22 triliun untuk pemenuhan pembiayaan non-public goods. 

“Upaya penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar yang sebagiannya dipenuhi oleh pembiayaan. Namun demikian, Pemerintah senantiasa menjaga pemenuhan aspek kehati-hatian (prudent) dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang. Pemerintah berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini,” demikian Rahayu Puspasari. (rud)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *